.webp)
"Itu tidak benar. Semua itu fitnah dan saya akan jelaskan. Semua yang dikeluarkan itu hanyalah betul-betul biaya transportasi. Pokoknya sangat wajar," ujar Umar di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (2/10/2012).
Umar mengaku bertindak sebagai penanggung jawab kemenangan Anas untuk Sulawesi pada tahun 2010. Menurutnya, tudingan-tudingan mengenai adanya aliran uang di kongres Demokrat itu hanya merupakan tudingan belaka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Jubir KPK Johan Budi mengatakan hari ini pihaknya memang memanggil Umar Arsal untuk diperiksa terkait penyelidikan yang berkaitan dengan proyek Hambalang. "Terkait penyelidikan Hambalang," kata Johan.
Nama Umar Arsal sebelumnya pernah disebut dalam persidangan M Nazaruddin, oleh saksi Diana Maringka Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat.
Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.
"Uang itu dari Pak Umar Arsal dari tim sukses Pak Anas," ujar Diana di persidangan.
Saat ini ada cabang kasus Hambalang yang sudah naik ke tahap penyidikan. Namun ada juga bagian dari kasus ini yang masih ditelaah ditahap penyelidikan.
Pengusutan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang.
Di persidangannya, Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang.
Uang 7 juta dollar AS tersebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Selain itu, Nazaruddin mengungkapkan bahwa Anas membantu penyelesaian sertifikat lahan Hambalang yang sejak lama bermasalah. Berkat jasa Anas melobi Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, sertifikat lahan itu selesai diurus.
Semua tudingan Nazaruddin tersebut dibantah Anas. Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga beberapa kali memastikan tidak ada politik uang dalam kongres Partai Demokrat tahun lalu tersebut.
(/aan)
