.webp)
Ketua DPP Demokrat Umar Arsal memenuhi panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku bakal dimintai keterangan seputar aliran dana dalam kongres Demokrat di Bandung.
"Di surat (panggilan) dijelaskan, saya dipanggil soal kongres Demokrat," kata Umar saat tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2012).
Umar berjanji akan menjelaskan apa adanya mengenai penyelenggaraan kongres tersebut. Dia mengaku berperan sebagai penanggung jawab pememangan Anas di Sulawesi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nama Ketua DPP Demokrat Umar Arsal sebelumnya pernah disebut dalam persidangan M Nazaruddin oleh saksi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat, Diana Maringka.
Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.
"Uang itu dari Pak Umar Arsal dari tim sukses Pak Anas," ujar Diana di persidangan.
Saat ini ada cabang kasus Hambalang yang sudah naik ke tahap penyidikan. Namun ada juga bagian dari kasus ini yang masih ditelaah ditahap penyelidikan.
Pengusutan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang.
Di persidangannya, Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang.
Uang 7 juta dollar AS tersebut berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang. Selain itu, Nazaruddin mengungkapkan bahwa Anas membantu penyelesaian sertifikat lahan Hambalang yang sejak lama bermasalah. Berkat jasa Anas melobi Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, sertifikat lahan itu selesai diurus.
Semua tudingan Nazaruddin tersebut dibantah Anas. Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga beberapa kali memastikan tidak ada politik uang dalam kongres Partai Demokrat tahun lalu tersebut.
(/aan)
