Akbar Tandjung: Jusuf Kalla Jangan Bicara Soal Golkar

Pekanbaru - Calon wakil presiden yang diajukan dari Partai Demokrat (PD) Jusuf Kalla diminta untuk tidak berbicara mengenai tentang Partai Golkar. Sebab, dalam pilpres kedua ini dia maju sebagai wakil presiden tidak membawa nama partai berlambang pohon beringin itu.Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Akbar Tandjung kepada wartawan, Rabu (8/9/2004) saat meresmikan Koalisi Kebangsaan Provinsi Riau di Hotel Sahid Pekanbaru.Menurut Akbar, mestinya Jusuf Kalla tidak lagi berbicara panjang lebar mengenai Partai Golkar. Hal itu dimungkinkan, secara mekanisme partai, Kalla maju menjadi wakil presiden dalam pilpres II nanti mengusung nama Partai Demokrat."Makanya saya minta Jusuf Kalla itu jangan lagi berbicara soal intern Partai Golkar, walau kami menyadari dia sebelumnya salah satu fungsionaris di partai kami. Tapi, yang jelas, dia masuk dalam bursa pilpres mengusung nama Demokrat, bukan Golkar," kata Akbar.Selain itu, Akbar menjelaskan juga, bahwa Koalisi Kebangsaan yang dibentuk dari gabungan partai itu merupakan koalisi yang dibangun dalam jangka panjang untuk lima tahun ke depan. Dengan terbentuknya Koalisi Kebangsaan, maka saat ini ada 300 anggota DPR yang tergabung. "Dengan jumlah 300 orang itu, sekitar 65 persen parlemen dikuasi Koalisi Kebangsaan," papar Akbar.Koalisi Kebangsaan di Riau diikuti oleh delapan partai, yaitu Golkar, PPP, PDI-P, PNI Marhaen, PKPB, Partai Pelopor, PBR dan PDS. Untuk wilayah Riau, Ketua Koalisi Kebangsaan ini dimpim Saleh Djasit, mantan Gubernur Riau yang kini akan duduk menjadi anggota DPR RI.Dengan terbentuknya Koalisi Kebangsaan di Riau, Akbar mengharapkan masing-masing partai untuk melakukan konsolidasi kepada anggotanya. Dengan demikian, diharapkan pada 20 September 2004 mendatang seluruh simpatisan partai yang tergabung dalam koalisi itu bisa memenangkan Mega-Hasyim.Menurut Akbar, koalisi yang dibangun sangatlah penting dilakukan dalam berdemokrasi. Sebab untuk menjadi wakil rakyat semuanya melalui mekanisme partai. Dia menyadari dari awal pembentukan koalisi itu banyak dihujat dari lawan politiknya yang menyatakan koalisi kepada rakyat jauh lebih penting ketimbang dengan partai."Kini orang yang sebelumnya mengaku tidak penting berkoalisi dengan partai, malah kini telah membentuk koalisi juga," sindir Akbar. (nrl/)