"Apa motif khusus di balik itu, hanya beliau yang tahu. Tapi tidak apa-apa, kami terima saja itu untuk introspeksi," kata Priyo kepada detikcom, Senin (1/10/2012).
Namun Priyo mengkritisi keberanian Dipo Alam. Menurut Priyo, semestinya menteri tidak mengungkap data tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut data Seskab Dipo Alam, sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD.
Pejabat negara dengan latar belakang parpol yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah:
1. Golkar 64 orang (36,36 persen)
2. PDIP 32 orang (18,18 persen)
3. Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen)
4. PPP 17 orang (3,97 persen); PKB 9 orang (5,11 persen)
5. PAN 7 orang (3,97 persen)
6. PKS 4 orang (2,27 persen)
7. PBB 2 orang (1,14 persen)
8. PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen)
9. Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen)
10. Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
11. Gabungan partai 3 orang (1,70 persen).
(van/nrl)











































