Fraksi Demokrat Minta Revisi UU KPK Disetop

- detikNews
Senin, 01 Okt 2012 02:14 WIB
Karawang, - Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.

"Kita sudah instruksikan (anggota fraksi) di Baleg. Tetap saja kewenangan KPK yang sudah ada, tidak perlu direvisi. Pembahasan di Baleg disetop saja," kata Sekretaris Fraksi PD, Saan Mustopa di Karawang, Jawa Barat, Minggu (30/9/2012) malam.

Saan menjelaskan instruksi agar kadernya yang duduk di Baleg tidak melanjutkan pembahasan revisi merupakan komitmen fraksi atas keberadaan komisi antikorupsi. "Dari awal kita sudah menyampaikan, kalau revisi malah melemahkan (KPK), kita minta tidak dilanjutkan. Kewenangan yang ada tetap dengan UU yang sudah ada," tegasnya.

Menurutnya, revisi UU KPK yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR telah memunculkan pro dan kontra di publik. "Revisi itu akhirnya menjadi perdebatan yang menguras enerrgi kita. Perdebatan memperkuat dan memperlemah, akhirnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lemah, terganggu," imbuhnya.

Anggota Komisi III ini mengatakan fraksinya sejak awal mendukung penguatan KPK melalui revisi. Poin yang menjadi perhatian fraksi yakni adanya penyidik independen.

"Waktu itu awal revisi kita ingin memperkuat KPK, misalnya memperjelas pasal-pasal yang kabur seperti mengenai pengangkatan dan pemberhentian penyidik. Padahal di pasal selanjutnya, penyidik berasal dari polisi dan jaksa. Maka harus dipertegas misalnya dengan penyidik independen yang diangkat dan diberhentikan KPK sehingga KPK punya SDM sendiri," pungkasnya.

Draf revisi UU KPK kini tengah digodok Baleg DPR. Ada 3 poin yang menjadi sorotan yakni usulan penghilangan kewenangan penuntutan, syarat dan prosedur ketat penyadapan termasuk pembentukan dewan pengawas.


(fdn/fjp)