Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) menjabarkan hasil evaluasi mereka yang menyebutkan banyaknya masalah dalam proses pelaksanaan. Pertama disebutkan masalah dukungan pasangan calon yang dirasa perlunya sistem baku.
"Verifikasi calon perseorangan menimbulkan kehebohan tersendiri dan repotnya PPS memverifikasi dukungan terhadap kandidat tertentu. Harusnya ini ada sistem tersendiri. Ini mungkin perlu format baku dari KPU jadi bisa tersistematisasi. Belum lagi ada dukungan ganda dan KTP bermasalah juga dugaan intervensi," kata Ketua KIPP, Wahyudinata, Minggu (30/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Wahyu tersebut menambahkan pendataan daftar pemilih tetap masih ditemukan sejumlah kendala. Padahal sudah ada sistem pendataan yang sistematis, sehingga perlu pengawas atau pemantau independen dilibatkan.
"Lalu ada lagi praktek money politic dan SARA, pada pilgub 2012 terjadi juga isu-isu ini," ujar Wahyu.
Wahyu juga menilai banyaknya ormas yang turut berpartisipasi dalam pilgub 2012 merupakan hal unik dalam pilgub itu sendiri. Namun, fungsi pengawasan pilgub tidak meningkat bersamaan jumlah ormas tersebut.
"Yang kami sayangkan fungsi pengawasan pemilu yang kurang optimal. Harusnya lebih mengedepankan temuan pelanggaran, bukan menerima temuan pelanggaran," ujar Wahyu.
Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta 2012 lalu berlangsung dua putaran dan proses kampanye yang tidak jelas pada putaran kedua. Definisi kampanye pun dipertanyakan oleh Wahyu khususnya dalam masa tenang.
"Tahap kampanye dan masa tenang, definisinya harus ditinjau ulang, kampanye bukan pendidikan politik. Akal-akalan di luar kampanye dan kampanye kotor, masih ada masalah lagi kampanye kotor, money politic, dan dana kampanye yang kurang transparan," ujar Wahyu.
Namun, Ketua KPUD Dahlia Umar membantah masalah0masalah tersebut. Menurut dia, mulai dari pendataan pemilih, SDM, sosialisasi, dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai aturan.
"KPU menetapkan hal-hal baku yang menjadi landasan KPPS bekerja. Menurut kami, pemilu itu harusnya menjadi lebih baik, karena fungsi manajemen ada, fungsi pengawasan ada. Kami juga melakukan seleksi ketat terhadap perekrutan SDM yang berintegritas dan profesional," kata Dahlia.
Dahlia menambahkan dalam permasalahan logistik dan perencanaan aturan sudah ada jauh hari sebelum pelaksanaan pilgub. Sehingga peraturan-peraturan tersebut telah diketahui semua elemen pilgub sebelum pendaftaran pasangan calon.
"Sehingga bisa lebih dipersiapkan, termasuk tata cara pendataan pemilih," ujar Dahlia.
Dahlia menolak isu pemilih ganda karena ditemukannya identitas yang berbeda namun data-data sama. Hal ini berarti ada kesamaan nama namun orang berbeda.
"Ini benar-benar ada, dan ini demi suara mereka pada pemilu-pemilu berikutnya. Kita sebagai KPU tidak boleh memutuskan hak seseorang hanya karena data yang sama tapi identitas berbeda. Dan seluruh temuan KPU telah disampaikan," ujar Dahlia.
Adanya sebuah parpol yang pecah dukungan dalam pilgub DKI Jakarta pada putaran pertama juga sudah disiapkan KPU. Artinya, KPU melakukan verifikasi kepengurusan dukungan yang resmi sehingga tidak ada parpol yang memberi dukungan ke dua pasangan calon.
"Parpol itu satu masalah kepengurusan dua dan dukungan berbeda, bisa kita verifikasi yang resmi yang mana. Tidak bisa diverifikasi di awal, karena kalau di awal itu sangat rawan dan tidak tepat. Jadi silahkan saja mengajukan, tinggal diverifikasi mana yang sah dukungannya," ujar Dahlia.
Putaran kedua pilgub DKI lalu juga ditegaskan sebenarnya bukan untuk kampanye, namun untuk penegasan visi dan misi. Walau pun tidak ada aturan baku yang mengatur hal tersebut, termasuk iklan kampanye.
"KPU DKI melarang kampanye dalam bentuk iklan, yang membolehkan ada iklan adalah Panwaslu. Jadi putaran kedua adalah penajaman visi misi, bukan kamapanye pada putara pertama. Memang tidak diatur kampanye pada putaran kedua, karena hanya menjadi penajaman visi misi," ujar Dahlia.
Sedangkan adanya pemilih putaran pertama yang tidak terdaftar pada putaran kedua, disebut Dahlia sebagai kesalahan teknis yang umum.
"Karena memang itu pencetakan yang kurang baik, tapi di soft copy sebenarnya ada. Karena ketika kami cek itu masalah pencetakan yang tidak lengkap. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah yang terjadi," tutup Dahlia.
(vid/mad)











































