Tim Sukses SBY Selidiki Isu Kredit BRI Diputihkan Bila Mega Menang

Bandung - Kredit Tanpa Agunan yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jawa Barat hampir di semua kabupaten/kota dipertanyakan oleh Tim Sukses SBY di Jawa Barat. BRI yang ditunjuk untuk menjadi bank yang menyalurkan Kredit Usaha Menengah (KUM) tanpa Agunan dengan plafon Rp 5 juta sudah 2 minggu dicurigai melakukan kampanye terselubung. Pasalnya di kalangan nasabah terhembus isu bahwa jika Megawati menang dalam Pilpres kedua maka kredit tersebut akan diputihkan alias dihapus. Demikian penjelasan Anggota Tim Sukses SBY-JK Jabar, Yudi Widyana yang ditemui di ruang Fraksi Partai Keadilan di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Selasa (7/9/2004).Yudi membenarkan bahwa pihaknya mendengar isu tersebut. Menurutnya, kredit itu bisa diputihkan atau tidak usah dibayar jika Megawati memenangkan Pilpres putaran kedua 20 September 2004. "Kami tak menolak ada pengucuran bantuan kredit apalagi untuk usaha kecil menengah, tapi kenapa baru seakan dibuka kerannya besar-besar saat ini padahal rakyat kan butuhnya sejak lama," katanya. Pihak Tim Kampanye SBY-JK Jabar, menurut Yudi, sudah mendapat laporan di tiga lokasi yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Sukabumi. Dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak anggota masyarakat yang mengantri di BRI setempat untuk mengajukan Kredit Usaha Menengah (KUM) yang diprogramkan Pemerintah Pusat dengan plafon Rp 5 juta tanpa agunan. Informasi yang diperoleh Yudi menyebutkan bahwa BRI Cabang Majalengka yang menyediakan formulir pendaftara bagi 3 ribu pemohon kredit tidak bisa menampung masyarakat yang mengajukan permintaan kredit. Menurutnya, petugas BRI pun terpaksa menutup kantor merek dua jam sebelum tutup jam 15.00 WIB. Terhadap indikasi tersebut, Yudi mendesak Panwaslu turun tangan. "Harusnya ada inisiatif dari Panwaslu menyelidiki indikasi ini," katanya. Terhadap isu tersebut, Anggota Tim Sukses SBY-JK Jabar Yudi Widyana mengaku curiga. "Masalahnya BRI sebagai BUMN milik pemerintah itu juga diindikasikan menjadi satu dari 20 penyumbang Tabungan Pendidikan Rp 14.1 miliar yang sedang marak dibicarakan sekarang ini," katanya. Tim Sukses SBY-JK Jabar sendiri, menurut Yudi belum melaporkan secara resmi kasus tersebut ke Panwaslu Jabar. Kendati demikian, Tim Sukses SBY-JK menurutnya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyalahgunaan dana publik oleh BUMN-BUMN untuk penyaluran dana kampanye terselubung di wilayah Jabar. Sementara di kesempatan terpisah, Anggota Panwaslu Kab Sumedang Krisna Supriyatna ketika dihubungi lewat telepon Selasa membenarkan pihaknya mendengar isu tersebut. Panwaslu Sumedang menurutnya sudah menanyai pengelola BRI setempat serta pihak tim sukses Megawati di Sumedang. "Kalau dari konfirmasi Panwas, tidak ada indikasi tersebut. Hanya Panwaslu Sumedang sedang mengendus siap yang menghembuskan isu tersebut," katanya. Di tempat berbeda, Anggota KPUD Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah ketika ditemui wartawan Selasa usai menghadiri Rapat Koordinasi Antara Muspida dengan Bupati/Walikota se Jawa Barat di Bank Jabar Jl Naripan Bandung mengaku dirinya sudah mendengar isu tersebut. Dirinya sendiri sudah mendapat informasi dari Sumedang dan Majalengka. "Tapi kami belum mendapat laporan dari Panwaslu dan KPU setempat," katanya. Di tempat sama di Bank Jabar, Selasa, Sekretaris Panwaslu Jabar, Teten Setiawan, mengaku belum mendapat laporannya. Namun, Teten berjanji segera meneliti kemungkinan bahwa program itu diluncurkan untuk mendongkrak perolehan suara Mega-Hasyim di Jabar. Tim Sukses Mega Jabar BantahIsu kredit dihapuskan jika Mega menang dibantah oleh Tim Sukses Mega Jabar. Anggota Tim Sukses, Edi Susiyanto yang ditemui di Sekretariat KPU Jabar Jl Garut, Selasa (7/9/2004) usai mengikuti rapat bersama KPUD Jabar untuk membahas Dialog Publik yang akan diadakan di masa kampanye Pilpres putaran II. Menurut Edi, program tersebut merupakan program lama yang biasa dilakukan oleh pemerintah. "BRI saat ini ditunjuk untuk mengucurkan kredit tanpa agunan bagi UKM senilai RP 600 miliar. Ini kan namanya pemerataan. Selama ini kredit lebih banyak untuk konglomerat, sekarang ditekan oleh pemerintah agar diberikan pada wong cilik. Mau melangkah yang baik kok selalu dicurigai," katanya. Dirinya membantah bahwa kredit yang dikucurkan tidak usah dibayar jika Megawati menang. "Harusnya dikembalikan dong, yang membutuhkan kan lebih banyak. Uang harus diputar. Dan Rp 600 miliar itu kan sedikit kalau dibanding jumlah penduduk Jabar yang sangat banyak," kata Edi. (dni/)