Hajriyanto: Rilis Seskab Sengaja untuk Hantam Golkar

Jakarta - Partai Golkar menempati peringkat teratas yang paling banyak tersangkut kasus hukum berdasarkan rilis Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari menuding dikeluarkannya rilis Seskab karena sengaja ingin menghantam Partai Golkar.

"Memang mengherankan mengapa Seskab Dipo Alam baru sekarang ini membeberkan angka-angka tersebut. Jangan-jangan Dipo Alam sengaja memilih momentumnya pada saat dalam list angka mereka yang terseret korupsi paling besar dari Partai Golkar? Jadi dia memilih momentum saja untuk menghantam Golkar," ujar Hajriyanto dalam pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (29/9/2012) malam.

Menurutnya, selama ini Seskab tidak pernah membeberkan rilis itu. Maka rilis soal pejabat yang terkorup berdasarkan pada latar belakang parpol itu menimbulkan pertanyaan soal adanya kepentingan politik.

"Kami jadi bertanya-tanya apakah dibeberkannya daftar koruptor tersebut hanya sekali ini saja, ataukah nanti juga akan dilakukan lagi? Kalau tidak mengapa yang dipilih masa-masa 2004-2012, bukannya masa-masa 2009-2012 dimana dia jadi Seskab. Atau mengapa bukan tahun 2009-2014 ketika Presiden banyak disibukkan oleh urusan komposisi pemerintahan?" kritik Hadjriyanto.

"Pembeberan ini secara periodik setiap tahun dong, jangan cuma pada saat angka Golkar tertinggi saja dibeberkan, tetapi pada saat parpol lain yang besar disembunyikan," lanjutnya.

Lebih jauh Hadjriyanto menuturkan, kalau pengertian diartikan secara angka Partai Golkar banyak politisinya terlibat kasus hukum adalah wajar, karena Partai Golkar paling banyak memenangkan pemilukada. Tapi jika dari sisi presentase, belum tentu.

"Kalau pengertian paling banyak itu secara numerikal (angka) ya mungkin saja karena Partai Golkar memang partai besar pemenang Pemilu 2004 dan paling banyak memenangkan Pemilukada. Semua orang juga tahu banyak pejabat-pejabat negara seperti bupati, gubernur,anggota DPR/DPRD dari Partai Golkar karena memang Partai Golkar banyak memenangkan Pemilu atau Pemilukada. Tapi kalau dilihat dari sudut prosentase, misalnya, belum tentu Partai Golkar yang terbesar," ujarnya.

"Misalnya kalau ada 10 pejabat dari 100 pejabat yg korupsi artinya kan hanya 10 persen. Sementara yang dari partai lain juga 10 pejabat korupsi tapi dari 40 pejabat, itu kan artinya 25 persen. Tapi kalau secara presentase Partai Golkar tetap juga yangg terbesar ya saya mau ngomong bagaimana lagi? Paling-paling cuma bisa 'ngelus dada'. Segera diproses saja secara hukum," imbuh wakil ketua MPR itu.

(bal/trq)