Diduga Warga Al-Zaytun Tidak Nyoblos Lagi

Bandung - Warga Ponpes Al-Zaytun diduga tidak nyoblos dalam Pemilu Presiden putaran kedua 20 September 2004. Pasalnya, keinginan KPUD Kabupaten Indramayu untuk mendata jumlah pemilih di Ponpes Al-Zaytun yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tidak diizinkan oleh pengelola Ponpes tersebut.Kemungkinan tersebut diungkapkan oleh Anggota KPUD Jabar Radhar Tribaskoro ketika ditemui di Sekretariat KPU Jabar Jl Garut Bandung, Selasa (7/9/2004). "Ada kemungkinan bear tidak terjadi pencoblosan di Al-Zaytun seperti halnya pemilu pilpres ulang kemarin," katanya."Informasi yang kami terima, pihak Al-Zaytun menghendaki Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sana tetap 24 ribu pemilih seperti yang terdata di Pemilu Presiden pertama," katanya.Sementara keinginan pihak KPUD Indramayu berbeda dengan keinginan pihak Pengelola Ponpes Al-Zaytun tersebut. KPUD Indramayu tetap berkeinginan melakukan pendataan ulang terhadap jumlah pemilih di sana.Untuk diketahui akibat dugaan adanya penggelembungan pemilih di Ponpes Al-Zaytun yang mencapai jumlah 2 kali lipat dari DPT pada pemilu legislatif yang hanya tercatat 11 ribu pemilih, maka KPU memutuskan menggelar Pemilu Ulang untuk Pilpres putaran pertama di sana. Pemilu ulang yang diselenggarakan Minggu, 25 Juli 2004, ternyata tanpa pencoblos.Menghadapai situasi tersebut, menurut Radhar, pihak KPU akan tetap menyediakan sarana dan prasarana Pencoblosan untuk Pilpres tahap kedua seperti yang dilakukan pada Pemilu ulang di Al-Zaytun."Kami tetap menyiapkan sarana dan prasarana di sana, lalu menyerahkan sepenuhnya pada inisiatif pemilih. Apa hendak menggunakan hak pilihnya atau tidak," katanya.Sementara, sarana dan prasarana pelaksanaan Pilpres tahap kedua untuk Al-Zaytun disediakan dengan berpatokan terhadap angka DPT Pemilu Legislatif yang mendata 11 ribuan pemilih untuk Ponpes Al-Zaytun.Diakui oleh Radhar bahwa warga Al-Zaytun tidak akan mencoblos hanyalah dugaan pihaknya. Menurutnya tidak ada ancaman bahwa warga Ponpes akan boikot mencoblos, tetapi yang jelas pihak Al-Zaytun tidak mengijinkan KPU untuk mendata warganya."Berdasarkan pengalaman, bila pimpinan Al-Zaytun tidak menyetujui maka pemilih di sana tidak akan menggunakan hak pilihnya," katanya. (dni/)