Menajamkan Dua Prestasi Indonesia di Mata Dunia

Jakarta - Selama lima hari terakhir, kegiatan diplomasi pemerintah Indonesia sangat padat di New York, AS. Kegiatan-kegiatan ini terkait dua prestasi Indonesia. Pertama, peran Indonesia di forum internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kedua, prestasi Indonesia di bidang ekonomi yang saat ini menjadi negara ekonomi nomor 15 terbesar di dunia.

Presiden SBY bersama sejumlah menteri dan rombongan tiba di New York pada Minggu (23/9/2012) lalu. Sejak tiba di New York, Presiden SBY memiliki agenda yang sangat padat hingga Kamis (27/9/2012) malam.

Antara lain Presiden SBY berpidato di Sidang Majelis Umum ke-67 PBB, memimpin high level panel (HLP) mengenai arah pembangunan berkelanjutan pasca millenium development goals (MDG's) 2015, melakukan banyak pertemuan bilateral dan multilateral, menghadiri Indonesia Invesment Day, menghadiri sejumlah diskusi, bertemu para pengusaha AS, dan bertemu para anggota Diaspora Indonesia.

Karena padatnya agenda di New York, dalam pemantauan detikcom, tak tanggung-tanggung Presiden SBY membawa serta sedikitnya 11 menteri/anggota kabinet ke New York. Para menteri/anggota kabinet itu dibawa karena agenda-agenda yang dibahas terkait dengan mereka.

Para anggota kabinet yang turut serta adalah Menlu Marty Natalegawa, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sutardjo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumilar, dan Kepala BKPM Chatib Basri.

Dari berbagai keterangan yang dihimpun detikcom, kegiatan di New York ini, kalau disederhanakan, dilakukan untuk menajamkan dua prestasi Indonesia. Pertama, di forum internasional PBB, ada dua prestasi Indonesia yang cukup penting.

Pertama, terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Komite 1 Majelis Umum PBB untuk sesi ke-67, dalam Sidang Majelis Umum PBB. Menurut Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB, Desra Percaya, kepercayaan kepada Indonesia untuk mengemban tugas sebagai Ketua Komite 1 didasari oleh peran dan kontribusi positif Indonesia dalam berbagai inisiatif PBB yang terkait perlucutan senjata dan keamanan internasional. Selama lebih dari satu dasawarsa, Indonesia merupakan Koordinator Kelompok Kerja Perlucutan Senjata Gerakan Non-Blok. Indonesia juga berperan aktif dalam proses penyelesaian penandatanganan Protokol South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ) oleh kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Perancis, dan Inggris. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) beberapa waktu lalu.

Kedua, terpilihnya Presiden SBY sebagai co-chairs (kepemimpinan bersama) dalam pertemuan high level panel (HLP) on sustainable development bersama Presiden Liberia Johnson Sirleaf dan PM Inggris David Cameron. Keberadaan Presiden Indonesia sebagai ketua bersama HLP Post 2015 telah membuktikan Indonesia sebagai salah satu negara kunci dan diperhitungkan dalam memajukan agenda pembangunan global.

Presiden SBY telah sukses memimpin HLP Post 2015 pada Selasa (25/9/2012) lalu. HLP Post 2015 yang merupakan inisiatif Sekjen PBB itu terdiri dari 26 Eminent Persons yang merupakan representasi dari kalangan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dari berbagai negara. HLP Post 2015 ini akan terus menggelar rapat lanjutan sampai Mei 2013.

Di tengah naiknya peran Indonesia di dunia internasional, Presiden SBY juga menyampaikan pidato di Debat Umum SMU ke-67 PBB dengan tema yang menarik, terutama menyinggung mengenai kasus-kasus kekerasan di berbagai negara akibat penistaan agama, termasuk dampak munculnya film Innocence of Muslims. Presiden SBY menyampaikan usulan adanya konsensus internasional untuk membuat protokol internasional untuk mencegah penistaan agama.

Bagi Presiden SBY, kebebesan berekspresi bukanlah hal mutlak, namun ada sisi lain, yaitu moralitas dan sensitivitas yang juga harus diperhatikan dan juga masalah ketertiban umum. Dengan adanya protokol internasional itu, hal-hal terkait penistaan agama bisa dicegah dan akan tercipta kehidupan yang rukun dan berdampingan di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

Menurut Menlu Marty Natalegawa, usulan protokol internasional ini sudah menjadi bahasan menarik bagi beberapa negara. Indonesia akan terus mendorong hal ini untuk menjadi kenyataan. "Kami akan terus bekerja keras, saat ini sudah ada beberapa negara yang tertarik dengan usulan ini," kata Menlu yang memiliki jadwal padat dalam pertemuan bilateral dengan Menlu negara-negara lain.

Prestasi kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6% dan penetapan Indonesia oleh lembaga internasional sebagai Negara Ekonomi ke-15 terbesar di dunia. Kondisi ini membuat Indonesia semakin dilihat oleh negara lain sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi. Karena itu pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk melakukan 'awareness' kepada negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).

Kepala BKPM Chatib Basri menyatakan salah satu bentuk melakukan awareness tentang kondisi ekonomi Indonesia ini adalah digelarnya Indonesia Investment Day pada Senin (25/9/2012) lalu. Di acara yang dihadiri para pebisnis dan lembaga-lembaga kajian ekonomi di AS itu, pemerintah menyampaikan data-data ekonomi Indonesia saat ini dan bagaimana peluang investasi di Indonesia ke depan, termasuk menyosialisasikan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menurut Chatib, AS termasuk negara yang belum memiliki informasi akurat tentang Indonesia. Saat ini, investasi AS di Indonesia masih bertengger di rangking 5, kalah dibanding Jepang dan Korea Selatan yang sudah memiliki informasi tentang Indonesia yang lebih baik. "Jadi, awareness ini yang kita gencarkan lebih dulu di AS," ujar Chatib.

Dengan adanya awareness yang baik, Chatib berharap banyak investor AS dari berbagai sektor yang akan menoleh ke Indonesia untuk berinvestasi. Selama ini, investasi AS ke Indonesia didominasi oleh pertambangan dan migas (minyak dan gas). Di masa mendatang, pemerintah akan berupaya agar sektor teknologi informasi (TI), makanan dan consumer product dari AS juga bisa berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan one on one meeting antara pemerintah Indonesia dengan pimpinan perusahaan-perusahaan papan atas di AS, kata Chatib, juga dilakukan awareness ini. Begitu juga dalam berbagai diskusi yang digelar selama lima hari terakhir ini. Sejumlah tokoh dan pemikir ekonomi di AS dihadirkan, termasuk Nouriel Roubini, yang merupakan Chairman of Roubini Global Economics, dan juga George Soros.

Kegiatan-kegiatan padat yang dilakukan pemerintah Indonesia di New York ini akan berakhir hari ini, Jumat (28/09/2012). Presiden SBY dan sejumlah menteri serta rombongan akan meninggalkan New York dan kembali ke Indonesia.

Tentu tidak diharapkan kegiatan untuk menjaring investasi di AS ini akan berhenti di sini. Yang paling penting selanjutnya adalah menindaklanjuti acara-acara yang sudah digelar dalam lima hari terakhir ini, sehingga bisa benar-benar meningkatkan investasi AS di Indonesia.

"Tugas berat kami setelah ini ya akan menindaklanjuti acara-acara awareness yang kita bangun. Ini akan menjadi tugas berat kami, terutama BKPM di New York ini. Tapi, kami akan terus bekerja keras," kata Chatib didampingi Kepala BKPM New York Heldy Putera.

Penajaman dua prestasi Indonesia di mata dunia ini juga dilakukan Presiden SBY dalam berbagai pertemuan bilateral dengan kepala pemerintahan/kepala negara dari sejumlah negara. Antara lain, Presiden SBY bertemu Presiden dan PM Bulgaria, Presiden Mesir, dan Presiden Finlandia. Presiden juga bertemu Sekjen PBB Ban Ki Moon dan para CEO perusahaan penting di AS.

(asy/asy)