Tolak Revisi UU Pilpres, PDIP Tegaskan Tak Jegal Prabowo

Jakarta - PDIP menolak revisi UU Pilpres. Mereka berpendapat UU Pilpres yang saat ini dipandang masih relevan.

"Sikap fraksi sementara pada posisi tetap, sambil mencermati perkembangan fraksi-fraksi lain," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Jumat (28/9/2012).

Kalaupun kemudian UU Pilpres direvisi, menurut Tjahjo, PDIP hanya mau sedikit dinego. PDIP tetap berpandangan syarat pencapresan tak bisa diturunkan terlalu mudah.

"Pada posisi 20 persen minimal. Fraksi PDIP DPR membangun komunikasi dengan pimpinan fraksi lain. Peningkatan kualitas setiap pilpres dan pileg perlu. Yang utama prinsip pemilunya demokratis dan jurdil. Syaratnya KPU harus netral dan intelijen negara tidak terlibat mendukung partai/capres tertentu," kata Tjahjo.

Dia berharap TNI dan Polri benar-benar netral. Juga Pilpres 2014 harus menjadi pesta demokrasi bebas money politics.

"Bawaslu harus berani bersikap terbuka," katanya.

Sebelumnya diberitakan PD, Golkar, PAN, dan PKB juga menilai revisi UU Pilpres belum perlu dilakukan. Beredar isu partai-partai telah sepakat mengganjal pencapresan Prabowo Subianto yang bisa dihalangi dengan tingginya syarat pencapresan. Namun Tjahjo membantah hal ini.

"Tidak pada posisi berpikir menjegal calon tertentu,"tandasnya.

(van/nrl)