Pemerintah Ancam Blacklist Katering Nakal

Madinah - Pemerintah Indonesia berupaya melakukan standarisasi katering untuk menjaga kualitas makanan. Bila ada yang menyalahi aturan kontrak, maka perusahaan katering tersebut akan di-blacklist dan tidak akan dipakai lagi.

"Standarisasi tidak hanya prosesnya saja tapi juga peralatan masak, juru masak, bahan baku dan menu. Semua masuk dalam kontrak dan diawasi langsung pengawas katering," ungkap Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, saat berkunjung ke dua perusahaan katering Madinah, Al Ikhwan dan Al Amoudi.

Menurut Bahrul, di setiap bungkus makanan harus tertera tulisan "makan siang atau makan malam". "Perusahaan katering juga harus mencantumkan ketentuan batas waktu konsumsi hingga pukul 15.00 WAS agar jamaah tidak terlalu lama menyimpannya," ungkap Bahrul.

Pemerintah mengimbau kepada jamaah untuk menaati aturan kapan makanan yang disediakan harus dimakan. Setiap perusahaan katering harus mencantumkan nama perusahaan, nomor telpon dan batas waktu boleh dimakan.

Bahrul mengatakan, beberapa bahan baku sengaja didatangkan dari Indonesia seperti bumbu-bumbu. Sedangkan beras yang dipilih adalah beras kualitas AA yang setara dengan beras Rojolele. Untuk daging dan ayam didatangkan dari Brasil, ikan berasal dari Selandia Baru.

"Koki kita datangkan dari Indonesia. Para koki itu akan menjadi konsultan untuk dapur. Mereka harus memiliki sertifikat memasak dan akan terus mengawasi tiap hari," katanya.


(bgs/try)