Komisi III Minta Laporan BPK Soal Audit Kinerja KPK

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak satu bulan lalu telah menerima permintaan dari Komisi III DPR, untuk melakukan audit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sampai saat ini BPK belum melaksanakan permintaan itu lantaran tidak tahu mesti mengerjakan audit seperti apa.

"Hari ini kita baru mau melakukan klarifikasi, kira-kira ; apa sih yang diharapkan Komisi III dari pemerintah ini atau dengan kata lain kita ingin berbicara soal harapan penugasan dan scope (cakupan) auditnya apa. Ini perlu diperjelas dulu, karena di surat yang kami terima (dari Komisi III) di sana dikatakan audit dengan tujuan tertentu dan harapannya adalah harapan kinerja," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri sebelum memasuki Ruang Rapat Komisi III DPR, Kamis (27/9).

Kata Hasan Bisri, BPK perlu meminta penjelasan dari Komisi III soal audit pada KPK seperti apa. Hal ini penting agar sesuai apa yang diharapkan DPR. "Permintaan audit pada KPK itu memang sudah kami terima. Sekarang kami perlu klarifikasi. _{Jangan sampai mereka minta kami buat sop, tapi ; kami bikinkan lodeh, kan nggak cocok}," kata Hasan.

Hasan Bisri mengatakan, BPK tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. "Karena ada tugas-tugas yang tidak boleh diintervensi orang lain, oleh karena itu kita harus jelas dulu mau mengaudit apa, pengelolaan keuangannya atau kinerja pelaksanaan tugas pokoknya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika mengatakan,"Rapat dengan BPK ini untuk meminta audit kinerja KPK."

(nwk/nwk)