Buntut DPP Dukung Mega, Kader Golkar DIY Bentuk FPPG

Buntut DPP Dukung Mega, Kader Golkar DIY Bentuk FPPG

- detikNews
Selasa, 07 Sep 2004 00:51 WIB
Yogyakarta - Buntut dari keputusan rapat pimpinan (rapim) DPP Partai Golkar yang memutuskan untuk mendukung pasangan Mega-Hasyim, sejumlah kader partai Golkar DIY akan mendeklarasikan Forum Pembaharuan Partai Golkar (FPPG). FPPG dideklarasikan sebagai bentuk protes atas hasil Rapim DPP yang memutuskan mendukung Mega-Hasyim.Rencananya FPPG akan dideklarasikan Rabu (8/9/2004) di Hotel Santika Yogyakarta yang akan dihadiri antara lain Marzuki Darusman, Fahmi Idris, Burhanuddin Napitupulu dan beberapa tokoh lainnya.Menurut Koordinator FPPG DIY, HM Arif Ahmad, Senin (6/9/2004), dibentuknya FPPG merupakan suatu koreksi internal terhadap DPP. Sebab banyak kader yang tidak rela jika Golkar pecah oleh sikap yang tidak demokratis di tingkat pimpinan. Setelah calon presiden dari Golkar kalah pada putaran pertama, aspirasi kader Golkar sebenarnya sudah sangat jelas ingin netral dan tidak seperti saat ini justru mendukung Mega-Hasyim."Seharusnya soal memilih presiden diserahkan ke masing-masing anggota tidak ditentukan oleh pimpinan," kata Arif yang juga Wakil Ketua Biro Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DIY.Arif mengatakan akibat keputusan rapim tersebut, sejumlah kader Golkar di daerah merasa telah dikecewakan. Alasannya keputusan Rapim tersebut tidak mencerminkan aspirasi di daerah. Padahal suara mayoritas di daerah lebih condong bersikap netral pada pemilihan presiden putaran kedua nanti. "Saat ini gejolak di tingkar bawah justru terasa sekali dibandingkan saat putaran pertama," katanya.Kalaupun Partai Golkar ingin berkoalisi dengan partai lain, kata Arif, koalisi semestinya dilakukan setelah ada presiden terpilih. Namun yang terjadi sebaliknya DPP justru melakukan koalisi sebelum pemilihan presiden dilaksanakan."Saya tidak tahu, ada deal-deal apa antara pimpinan partai Golkar dengan partai yang berkoalisi. Sebab pemilihan presiden adalah soal hak asasi dan demokrasi, tidak bisa dipaksakan. Apalagi presiden yang akan kita pilih adalah sangat menentukan bagi perjalanan bangsa ini," ujar Arif. (mar/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads