MPR Apresiasi Langkah SBY Dorong Protokol Antipenistaan Agama PBB

Jakarta - MPR mengapresiasi ajakan pemerintah Indonesia kepada negara-negara anggota PBB untuk merumuskan aturan internasional tentang antipenistaan agama. Langkah itu dinilai sangat strategis dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

"Karena kita menyaksikan betapa destruktifnya dampak film 'the Innocence of Muslims' yang memicu kerusuhan di banyak negara. Agama adalah keyakinan warga dunia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi bersama. Jangan hanya karena adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di satu-dua negara, lalu warganya melahirkan karya-karya yang justru mengandung penistaan dan penodaan terhadap agama tertentu yang memicu konflik antar negara dan bangsa di dunia," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin kepada detikcom, Rabu (26/9/2012).

Warga dunia harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terkait norma dasar antipenistaan agama. Hal ini sejalan dengan deklarasi HAM internasional.

"UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah tegaskan bahwa hak dan kebebasan seseorang itu bisa dibatasi pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan agama. Karenanya tak ada kebebasan yang absolut tanpa batas yang boleh menista dan menodai pokok-pokok inti ajaran suatu agama," katanya.

Waketum PPP ini mendukung penuh langkah Presiden SBY itu dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia sebagai pelaksanaan amanah konstitusi.

"Terobosan Presiden SBY ini harus diapresiasi dan direalisasikan," tandasnya.

(van/rmd)