"Jadi presiden itu nggak gampang jenderal!" kata Wasekjen PD Ramadhan Pohan, menanggapi isu partai koalisi yang ingin menjegal pencapresan Prabowo.
Hal ini disampaikan Ramadhan kepada detikcom, Rabu (26/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu Pak SBY dikuyo-kuyo, dikeroyok oleh lawan-lawan politik. Bu Ani kokoh mengawal, alhamdulillah semua tekanan, hantaman, menjadikan SBY dan PD semakin matang dan hebat. Sikap itu layak diteladani Prabowo, kata Ramadhan.
"Kalau dulu PT tinggi memang riil untuk hadang SBY. Nah yang ada sekarang ya penerusan saja. Untuk yang nyapres sekarang ya tidak perlu ada yang merasa diganjal menuju Pilpres 2014 segala," lanjutnya.
Menurut Ramadhan, harusnya justru semua capres termasuk Prabowo tertantang. Bagaimanapun capres harus kuat menghadapi tantangan apapun, termasuk tingginya syarat pencapresan.
"Kalau ada yang merasa terhalang, ya mawas dirilah, jadi capres sebenarnya harus tough dan tidak cengeng. Tapi kalau ada yang lemah hati dan tidak kuat mental ya derita lo,"tandasnya.
Seperti diketahui sejumlah parpol koalisi yakni PD, PAN, dan PKB telah menyatakan sikap revisi UU Pilpres tidak harus dilakukan. Bahkan PKB mendorong syarat pencapresan dipersulit.
Menurut sumber detikcom di internal Setgab koalisi, partai koalisi bahkan dengan PDIP telah sepakat untuk mempertahankan angka Presidential Threshold untuk menahan langkah Prabowo Subianto. Kalau mengikuti formula pemilu tahun 2009, Presidential Threshold (PT) yakni parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi 20 persen atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional.
Memang syarat pencapresan ini dirasakan cukup berat oleh parpol kecil di DPR yang juga akan mengusung capres seperti Partai Gerindra. Gerindra yang akan mencapreskan Prabowo Subianto pun terus menggalang dukungan untuk menurutkan syarat pencapresan setara dengan angka Parliamentary Threshold, agar semua partai yang lolos ke DPR RI bisa mencalonkan capres.
(van/fdn)











































