Pramono: Kantor Baru DPD Bisa Bikin Anggota Malas Turun ke Lapangan

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berencana untuk membangun kantor baru yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 699,7 miliar. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan pembangunan kantor baru untuk para senator bisa membuat anggota malas ke luar kantor.

"Kan DPD sekarang sudah berkantor disini dan kalau mereka memang mau kelapangan atau ke konstituen dan sebagainya kan tidak perlu harus ke kantor (baru di daerah), kalau di kantor nanti malah malas keluar dari kantor," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Menurut Pramono biaya pembangunan kantor DPD yang menghabiskan dana Rp. 699,7 M hanya akan memboroskan anggaran. Pramono lebih menekankan pada efiesiensi kantor DPD yang sudah ada sekarang di DPR.

"Pertama tentunya kita harus melakukan efisiensi," ujar Anung.

Menurutnya jika kemarin para anggota dewan melakukan kritik bersama terkait pembangunan kantor DPR maka kantor DPD juga tidak perlu dibangun. Karena hal tersebut bisa menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak.

"Menurut saya kantor DPD juga tidak perlu dibangun di daerah," ucap Pramono.

Diketahui Sekjen DPD Siti Nurbaya menjelaskan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) sementara untuk DPD RI di RAPBN 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini sudah termasuk rencana pembangunan kantor baru DPD di 33 provinsi. Menurut Siti Nurbaya, lahan yang akan digunakan untuk kantor baru DPD juga sudah siap.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang masuk dalam RAK KL RAPBN 2013. Anggaran untuk para senator ini naik hingga Rp 540,4 miliar dari tahun 2012 lalu.

Berdasarkan data yang diolah Fitra dari RAK KL RAPBN 2013, total alokasi anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran hanya sebesar Rp 604 miliar. Anggaran DPD RI juga sempat ditambah Rp 150,7 miliar dalam APBNP 2012.

Fitra menyajikan tabel alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar diperuntukkan untuk:

1) Kantor baru DPD RI di ibu kota Provinsi (33 unit), Rp 699.700.000.000
2) Layanan perkantoran (12 bulan) Rp 44.558.770.000
3) Pengadaan kendaraan bermotor (3 unit), Rp 900.000.000
4) Peralatan dan fasilitas perkantoran (50 unit) Rp 8.399.280.000
5) Gedung/bangunan (1.000 M2) Rp 10.041.950.000

Total Rp 763.600.000.000

(slm/ega)