Hal tersebut diungkapkan Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat saat memimpin aksi damai dalam rangka memeringati Hari Tani se-Dunia, Senin (24/09/2012).
"Kami menuntut Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk segera menyelesaikan berbagai kasus tanah yang belum terselesaikan," kata Anwar.
Sekitar 3.000 orang mengikuti aksi yang dimulai dari Benteng Kuto Besak (BKB), selanjutnya mereka mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel di Jalan Balap Sepeda Palembang yang dikawal
puluhan polisi. Mereka membawa ratusan bendera dan sebuah kendaraan.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap), Sukirman, berbagai kasus tanah tersbeut tidak bisa dibiarkan berlarut, dan harus dicarikan jalan penyelesainnya." Jangan sampai ada korban kekerasan baru pemerintah bertindak," katanya.
Saat bertemu dengan pejabat dari BPN, ada 11 item yang mereka desak untuk segera dilakukan Gubernur Sumsel yakni mencabut perizinan HGU sejumlah perusahaan, meredistribusi tanah untuk rakyat, menolak penerbitan izin HGU perusahaan yang dinilai bermasalah, dan membebaskan kawasan hutan di Kecamatan Pangkalan Lampam dan Tulung Selatan.
(tw/trw)











































