Foke Kalah Oleh Jokowi, Setgab Koalisi Harus Dievaluasi

Jakarta - Meski didukung oleh sejumlah partai besar, gubernur incumbent DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) kalah dalam pilgub putaran kedua oleh lawannya, Joko Widodo (Jokowi). Kekalahan Foke ini seharusnya jadi momentum evaluasi bagi parpol pendukung pemerintah di Setgab Koalisi.

"Kekalahan Fauzi Bowo dalam dua putaran adalah pukulan telak bagi partai politik pendukung pemerintah. Saya berharap partai politik dapat menjadikan kasus Jakarta untuk mengevaluasi beberapa hal di antaranya proses seleksi kandidat kepala daerah dan evaluasi kinerja kepengurusan partai serta kesan partai di hadapan pemilih," ujar analis politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/9/2012).

Menurut Arya penilaian terhadap performa personal dari kandidat seperti integritas, rekam jejak, persepsi positif masyarakat dan tentunya tingkat penerimaan masyarakat terhadap kandidat menjadi variabel penting bagi partai dalam menjaring kepala daerah. Selain itu proses penjaringan yang demokratis dan terbuka serta memberikan kesempatan bagi calon internal maupun eksternal partai dalam mendapatkan tiket partai juga penting untuk mengukur kualitas penjaringan kepala daerah.

"Sementara seleksi terhadap kepala daerah incumbent yang kembali mencalonkan diri pada putaran kedua, partai saya kira perlu mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja incumbent. Bila trend kepuasan masyarakat rendah terhadap incumbent saya kira partai dapat mempertimbangkan kandidat lain. Selama ini ada kesan partai memberikan keistimewaan bagi incumbent untuk dengan mudah mendapatkan tiket pencalonan, apalagi kalau incumbent tersebut memiliki kekuatan sumberdaya kapital," paparnya.

Untuk menjaring kandidat tersebut, lanjut Arya, tentulah partai membutuhkan pendapat publik. Makanya opini publik menjadi penting bagi partai untuk mendeteksi kriteria dan sosok pemimpin yang diinginkan masyarakat.

"Pilgub DKI menunjukkan secara jelas bahwa beberapa partai politik belum bekerja dengan baik untuk memobilisasi dukungan pemilih. Rendahnya mobilitas kader partai tersebut bisa dijelaskan dalam beberapa faktor seperti adanya ketidaksesuaian antara keinginan kader dengan kebijakan partai sehingga terjadi demotivasi kader. Hal itu misalnya ditunjukkan dari penolakan kader terhadap pilihan partai dalam pilkada. Efeknya tentu akan terjadi pembangkangan kader terhadap instruksi partai. Kalau kita lihat pada pilgub DKI lalu, terjadi migrasi suara yang besar dari pemilih Golkar, PPP, PD, PKS, PAN, PKB kepada Jokowi dibanding kepada kandidat yang diusung partai," jelasnya.

Namun hal yang berbeda terjadi pada PDIP dan Gerindra. Dua partai ini menunjukkan performa yang baik dalam mendukung kandidat yang diusung oleh partai. Rendahnya mobilisasi kader dalam pilkada juga bisa dijelaskan dari kegagalan partai melakukan ideologisasi sehingga kader tidak mempunyai spirit juang yang tinggi.

"Saya kira pilgub DKI adalah pelajaran yang baik untuk 2014, bila partai tidak memberikan perhatian yang serius pada proses seleksi kandidat Presiden yang demokratis dan terbuka, partai harus siap-siap bila kader membangkang dari kebijakan partai," tutupnya.

(ega/)