Jokowi-Ahok Diminta Prioritaskan Benahi Pengelolaan APBD DKI Jakarta

Jakarta - Hitung cepat dari berbagai lembaga survei menyebut pasangan Jokowi-Ahok adalah gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017. Jokowi-Ahok diminta memprioritaskan untuk membenahi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Prioritas kerja yang pertama sebenarnya benahi pengelolaan keuangan APBD di Pemda DKI Jakarta. Jokowi tidak akan mungkin mewujudkan ide dan gagasannya kalau tidak didukung dengan APBD yang utuh," ujar peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/9/2012)

Apung mengatakan data PPATK menyebutkan DKI termasuk salah satu provinsi terkorup. Kedua, audit BPK tahun 2011 menunjukkan, ada potensi korupsi dari PAD sebanyak Rp 6 miliar. Dan Rp 400 triliun aset DKI berupa tanah dan bangunan, belum mempunyai payung hukum, artinya rawan diselewengkan, padahal Rp 400 triliun itu hampir seperempat APBN.

"Nah, butuh kerja keras untuk menyelamatkan APBD di DKI. Apalagi yang Rp 6 miliar belum masuk PAD sesuai audit BPK tahun 2011 itu di dinas DPKAD yang cenderung 'basah'," jelasnya.

Selain harus menyelamatkan APBD DKI, Jokowi juga harus memecat atau memutasi birokrat-birokrat yang korup di DKI Jakarta. Pegawai yang sering main proyek dan pulang lebih awal dari waktunya juga harus ditertibkan.

"Itu tantangan Jokowi yang harus diprioritaskan, berantas korupsi, selamatkan APBD DKI," tutupnya

(ega/nvc)