.webp)
Permintaan itu disampaikan Het Landelijk Platform Slavernijverleden (Platform Nasional Masa Lalu Perbudakan) dan Stichting Comite Nederlandse Ereschulden (Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda) dalam pernyataan bersama, yang diterima detikcom hari ini (23/9/2012).
Gambar itu mengilustrasikan bangsa-bangsa kulit hitam, juga bangsa berpakaian seperti Sunda/Jawa sedang mengangkut barang-barang berat demi melayani tuan-tuan kulit putih. Sebagian lainnya terlihat harus berlutut menyembah tuan-tuan kulit putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya kedua organisasi menyarankan agar diselenggarakan sayembara nasional dimana para ahli seni rupa diseru untuk datang dengan ide-ide alternatif mereka untuk menggantikan panel samping Kereta Kencana itu.
Aksi kedua organisasi tersebut pada awalnya sempat membuat gusar berbagai kalangan, namun mereka mendapat dukungan dari anggota parlemen Harry van Bommel (SP) dan Mariko Peters (Groenlinks, kini mantan).
Sejak itu oleh kedua organisasi terus digarap proses pembentukan kesadaran mengenai dampak dari simbol dan tradisi sejarah budaya Belanda yang terus diagung-agungkan hingga hari ini.
Kedua organisasi melalui surat juga telah meminta perhatian kepada otoritas dan pejabat terkait mengenai keberatan-keberatan mereka terhadap panel samping Kereta Kencana.
Kereta Kencana yang dikritisi itu kembali melintas di kota Den Haag pada Selasa (18/9/2012). Sepanjang rute yang dilalui, ribuan rakyat Belanda mengelu-elukan Ratu beserta para puteri dan pangeran kerajaan.
Catatan detikcom, pada setiap Selasa ketiga bulan September, Ratu Belanda keluar istana menumpang Kereta Kencana tersebut, diiringi pasukan kawal dan kavaleri berkuda menuju kompleks parlemen Binnenhof dengan prosesi menurut tradisi kerajaan.
Di ruangan yang disebut Ridderzaal, Ratu menyampaikan pidato tahunan, yang isinya mengenai kebijakan-kebijakan penting negara untuk setahun ke depan. Tradisi yang juga disebut Prinsesdag ini sekaligus menandai pembukaan tahun bakti De Staten-General (Parlemen dan Senat). Para Duta Besar negara asing ikut diundang untuk menghadiri tradisi tahunan ini.
Seusai prosesi tersebut, Menteri Keuangan atas nama pemerintah menyerahkan RAPBN kepada Ketua Parlemen di ruang sidang pleno gedung Tweede Kamer (parlemen).
Selanjutnya RAPBN tersebut diperdebatkan. Parlemen, terutama dari partai-partai oposisi akan mengkritisi RAPBN, sebaliknya pemerintah mempertahankan. Setelah dicapai kemufakatan, RAPBN itu kemudian ditetapkan sebagai APBN.
(es/es)
