Parpol Salah Persepsikan Gerakan Reformasi 1998

yogyakarta - Dua hal yang menjadi penghambat terbesar bagi parpol di Indonesia sehingga tidak mampu menemukan jati diri. Pertama, karena partai-partai politik itu bingung dengan kodratnya. Kedua, parpol salah dalam mempersepsikan gerakan reformasi 1998. Bahkan di Indonesia, parpol mempunyai sejarah dan harus menanggung beban yang unik.Hal itu diungkapkan Prof Drs Riswandha Imawan MA, PhD saat menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar dalam Ilmu Politik di Balai Senat Gedung PusatUGM, Bulaksumur Yogyakarta, Sabtu (4/9/2004).Menurut Riswandha, sebetulnya gerakan reformasi 1998 telah menyediakan ruang bagi parpol untuk bisa memainkan peranan penting membangun struktur dan mekanisme baru di bidang politik menuju kehidupan yang lebih demokratis.Namun kenyataannya, parpol tidak mampu memanfaatkan momentum emas yang tersedia. Parpol juga tidak bisa memberikan warna kepada rejim yang berkuasa. "Parpol justru dikendalikan rejim masuk ke dalam format politik yang imajinasikan oleh rejim itu sendiri. Ini sebuah kesalahan mendasar," katanya.Riswandha mengatakan, saat ini adalah waktunya bagi parpol di Indonesia kembali melakukan refleksi untuk menemukan jati dirinya. Hanya saja, masih ada serangakain sindrom yang masih menyelimuti kehidupan parpol, tapi mereka juga tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan ruang yang ada saat ini."Mereka berteriak demokrasi, tapi mereka tetap memelihara struktur oligarki dalam tubuh partai. Itu yang jadi masalah," kata Riswandha.Menurut doktor lulusan Nothern Ilinois University itu, sudah saatnya parpol melakukan perubahan logika berpartai, dari logika kompetensi ke arah logika konstituensi. Melalui perubahan logika itu, partai akan lebih peduli para aspirasi yang datang dari bawah, dari masyarakat, seraya menghargai masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara ini.Dia juga mengusulkan untuk membuat parpol yang secara ekonomi tergantung pada konstituen, bukan negara yang terus menerus diberikan bantuan finansial. Parpol harus segera melakukan disentralisasi kewenangan internal partai dapat menyatu dengan rakyat sebagai penjamin mengalirnya aspirasi dari bawah ke atas.Dengan cara ini pula kata Riswandha maka parpol akan dapat kembali ke kodratnya sebagai instrumen politik desentralisasi yang sekarang ini menjadi program utama reformasi di Indonesia."Untuk itu elit partai tidak boleh lagi alergi dengan cara pemilihan langsung seperti yang dicanangkan dalam UU bidang politik saat ini," demikian Riswandha. (fab/)