Gerindra: Kantor Baru DPD Tak Perlu Ada di 33 Provinsi

Jakarta - Rencana pembangunan kantor baru DPD RI di 33 provinsi dinilai tak akan efektif. Kantor itu memang dibutuhkan, namun belum perlu hingga di 33 provinsi.

"Pada waktu rapat dengan DPD memang kami beranggapan pembangunan kantor itu harus selektif, mulailah diprioritaskan, tidak perlu di 33 provinsi," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat, saat dihubungi, Jumat (21/9/2012).

Menurut Martin, keberadaan kantor DPD di provinsi memang diperlukan di beberapa daerah, namun tidak di semua daerah. DPD harus memilah mana saja daerah yang perlu ada kantor DPDnya. Hal itu perlu dilakukan untuk menghemat anggaran.

Martin menilai keberadaan kantor itu akan membuat DPD bisa lebih bekerja untuk rakyat. Menurutnya, selama ini keberadaan DPD seperti ada dan tiada.

"Konstitusi kita kan memberi hak hidup untuk DPD. Namun dari wewenang, DPD ini seolah-olah ada tapi tidak ada," ujar pria yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, kantor tersebut juga bisa digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan sinergi antara DPR dan DPD. "Dari kantor itu bisa diketahui apa permasalahan di daerah, DPD dan DPR juga bisa bersinergi," imbuhnya.

Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, anggaran ini termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi yang akan dipakai bersama anggota DPR dan DPD.

Siti Nurbaya menjelaskan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) sementara untuk DPD RI di RAPBN 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini sudah termasuk rencana pembangunan kantor baru DPD di 33 provinsi. Menurut Siti Nurbaya, lahan yang akan digunakan untuk kantor baru DPD juga sudah siap.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang masuk dalam RAK KL RAPBN 2013. Anggaran untuk para senator ini naik hingga Rp 540,4 miliar dari tahun 2012 lalu.

Berdasarkan data yang diolah Fitra dari RAK KL RAPBN 2013, total alokasi anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp 1,2 Triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran hanya sebesar Rp 604 miliar. Anggaran DPD RI juga sempat ditambah Rp 150,7 miliar dalam APBNP 2012.

Fitra menyajikan tabel alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar diperuntukkan untuk:

1) Kantor baru DPD RI di ibu kota Provinsi (33 unit), Rp 699.700.000.000
2) Layanan perkantoran (12 bulan) Rp 44.558.770.000
3) Pengadaan kendaraan bermotor (3 unit), Rp 900.000.000
4) Peralatan dan fasilitas perkantoran (50 unit) Rp 8.399.280.000
5) Gedung/bangunan (1000 M2) Rp 10.041.950.000

Total Rp 763.600.000.000

(trq/mpr)