Sekjen DPD: Kantor Baru Rp 699 M Dipakai Bersama DPR-DPD

Jakarta -

Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, anggaran ini termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi yang akan dipakai bersama anggota DPR dan DPD.

"Dalam pembahasan-pembahasan bersama Komisi III DPR diprogramkan kerja bersama saat di daerah antara anggota DPD dan DPR dari dapil provinsi yang sama. Catatan dari masyarakat menjadi masukan untuk pengembangan format kerja selain kewajiban memenuhi UU," kata Siti Nurbaya kepada detikcom, Jumat (21/9/2012).

Siti Nurbaya menjelaskan Dipa sementara untuk DPD RI di RAPBN 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini sudah termasuk rencana pembangunan kantor baru DPD di 33 provinsi. Menurut Siti Nurbaya, lahan yang akan digunakan untuk kantor baru DPR juga sudah siap.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lahan tersebut umumnya diberikan cuma-cuma oleh pemerintah provinsi setempat. "Selain itu karena Pemda sudah berikan hibah lahan dari aset daerah kepada pemerintah pusat melalui Setjen DPD RI," kata Siti.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang masuk dalam RAK KL RAPBN 2013. Anggaran untuk para senator ini naik hingga Rp. 540,4 miliar dari tahun 2012 lalu.

Berdasarkan data yang diolah Fitra dari RAK KL RAPBN 2013, total alokasi anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1,2 Triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran hanya sebesar Rp. 604 miliar. Anggaran DPD RI juga sempat ditambah Rp 150,7 miliar dalam APBNP 2012.

"Selanjutnya, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun, alokasi terbesar akan diberikan kepada proyek yang bernama program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur DPD RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 763,6 miliar," papar Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, dalam siaran pers, Jumat (21/9/2012).

Fitra menyajikan tabel alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar diperuntukkan untuk:

1.) Kantor baru DPD RI ibu kota Provinsi (33 unit), Rp 699.700.000.000
2.) Layanan perkantoran (12 bulan) Rp 44.558.770.000
3.) Pengadaan kendaraan bermotor (3 unit), Rp 900.000.000
4.) Peralatan dan fasilitas perkantoran (50 unit) Rp 8.399.280.000
5.) Gedung/bangunan (1000 M2) Rp 10.041.950.000

Total Rp 763.600.000.000

Namun pihak Setjen DPR membantah hal ini. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR Djaka Dwi Winarko menegaskan belum ada pembicaraan resmi terkait hal ini.

"Belum ada pembicaraan khusus dengan DPR mengenai agenda itu dan belum ada keputusan di DPR bahwa gedung itu akan digunakan oleh DPR. Jadi untuk bisa disampaikan karena belum ada keputusan," kata Djaka, saat dikonfirmasi terpisah.

(van/rmd)