"Itu namanya membuat keruh kolam yang bening. Lanjutkan saja dengan apa yang ada, karena saat ini kegaduhan lebih banyak mudharatnya. Kerja saja, nggak usah terlalu banyak noleh kanan dan kiri. SBY bisa meninggalkan legacy dengan memberikan landasan terbaik untuk pemerintahan berikutnya," kata Sekjen PPP M Romahurmuziy kepada detikcom, Rabu (19/9/2012).
Pandangan senada disampaikan oleh Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi. Menurut Viva dorongan reshuffle kabinet tidak perlu ditanggapi serius, karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Beberapa kali publik, termasuk parpol koalisi mendorong reshuffle ternyata tidak terealisasi. Bahkan Presiden SBY yang telah memberikan sinyal terang dan jelas akan mereshuffle kabinetnya, ternyata juga tidak terbukti. Jadi kalau ada dorongan rehuffle, itu suatu pekerjaan yang mubah, bahkan mubazir. Lebih baik wacananya tidak usah diarahkan ke reshuffle, tapi ke arah peningkatan kinerja kabinet dan realisasi pemerintah dalam penegakkan hukum," kata Viva.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kewenangan prerogatif presiden itu tidak boleh untuk uji publik karena akan terjadi kebisingan poiltik yang tidak produktif. Kewenangan prerogatif presiden itu untuk dilaksanakan atau tidak sama sekali," tegas Viva.
(van/ndr)











































