.webp)
Menurut pengamat politik Andrinof Chaniago, jika benar hal itu terjadi, maka itu merupakan kelalaian dari para penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta.
"Kalau warga tersebut sudah punya KTP namun belum terdaftar dalam DPT, berarti itu kesalahan penyelenggara, yaitu KPU beserta bawahannya dan termasuk Panwaslu," ujar Andrinof saat berbincang dengan detikcom, Senin (17/9/2012).
Andrinof berharap, jelang pencoblosan Pilgub DKI putaran II 20 September mendatang, KPU DKI dan Panwaslu DKI bisa bekerja lebih maksimal lagi. Karena jumlah suara 48 itu bukan sedikit, apalagi menyangkut hak demokrasi warga.
"Kepada penyelenggara, yaitu KPU dan Panwaslu DKI Jakarta, harus betul-betul bekerja maksimal dan mengoptimalkan berbagai cara untuk berlakunya sistem cepat tanggap. Jika Panwaslu menemukan hal semacam ini, segera laporkan kepada KPU DKI biar segera ditelusuri," kata Andrinof.
Sementara itu, bagi warga yang sudah pernah terdaftar dalam DPT putaran I, Andrinof mengatakan segera laporkan. Apalagi sudah ada peraturan bagi warga yang sudah ada KTP namun belum masuk DPT, bisa mendatangi TPS dan bawa KTP untuk segera didata agar bisa mencoblos.
Ketua RT 03 Tanah Sereal Zainudin mengaku sudah melapor ke kelurahan soal kasus ini. Namun belum ada respons dari pihak kelurahan.
"Kami sudah lapor ke kelurahan, namun mereka menganjurkan untuk lapor ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," ujar Zainudin.
Di tempat terpisah, Ketua RW 08, Mukmin membenaran ada warganya yang belum terdaftar. Menurutnya dari sembilan RT yang ada di RW 08, baru RT 03 yang melaporkan hal tersebut.
"Semalam baru ketua RT 03 yang melaporkan ada 48 warganya yang belum terdaftar," kata Mukmin.
(jor/gah)
