Anggaran Banjir Pemprov DKI 1,4 T dari Bank Dunia Harus Diawasi Ketat

Jakarta - Untuk antisipasi bencana banjir, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang diperoleh dari pinjaman Bank Dunia. Uang jutaan dolar tersebut direncanakan akan dipakai untuk menambah fasilitas rumah pompa di Jakarta Utara guna mengantisipasi banjir rob dan normalisasi kanal di Jakarta.

Menurut pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, langkah peminjaman jutaan dolar tersebut kurang tepat, sebab sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari APBD Pemprov DKI cukup tinggi, sehingga untuk penanganan masalah banjir bisa dimanfaatkan dari situ. Maka itu perlu diperhatikan betul penggunaannya agar proyek tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Sisa anggaran yang tidak terpakai atau SiLPA kan cukup besar. Anggaran yang dibutuhkan ke bank dunia itu juga lumayan besar. Jadi, anggaran yang besar itu digunakan dalam skala yang mana? apakah untuk normalisasi atau penataan wilayah sungai? Harus betul-betul diawasi penggunaannya. Padahal SiLPA DKI itu besar," ujar Yayat Supriyatna saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/9/2012).

Yayat mengatakan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terkesan lebih fokus menanganani masalah banjir dengan pendekatan struktural, seperti membangun berbagai sarana untuk antispasi banjir, tetapi masih kurang pada pendekatan non struktural, seperti himbauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dampak banjir.

"Selama ini DKI itu lebih terfokus pada masalah struktural yang bersifat teknis, lupa pada pendekatan non struktural, misalanya ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, gerakan pencegahan banjir dengan penghijauan, atau upaya untuk mengurangi dampak banjir lainnya," kata Yayat.

Oleh karena itu, Yayat mengatakan Pemprov DKI harus bisa bertanggung jawab dengan langkah peminjaman jutaan dolar tersebut.

"Apalah artinya uang yang dipinjam besar tapi manfaatnya tidak sebesar uang yang dikeluarkan. Pendekatran non struktural seperti upaya menyelamatkan kota dari banjir tidak banyak terdengar, jadi yang jadi persoalan adalah dana tersebut bisa betul dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan dengan baik. Jangan hanya meminjam tapi tidak bia tanggung jawab," jelasnya.

(jor/rmd)