Wiranto: Kunker ke Luar Negeri Harus Ada Kontrol dan Pertanggungjawaban

Jakarta, - Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terus bergulir sebagai konsekuensi adanya anggota dewan yang menjadikan kunker sebagai plesiran. Ketua umum Partai Hanura, menilai harus ada kontrol atas kunker anggota dewan ke luar negeri.

"Kalau diizinkan (kunker ke luar negeri), jangan sampai digunakan jalan-jalan. Artinya kita kurang kontrol, izin dengan selektif boleh. Jadi pada saat ke luar negeri pun harus ada kontrol yang baik, ada pertanggungjawaban yang baik dan visi misi yang baik agar tidak disalahgunakan," ujar ketua umum Partai Hanura, Wiranto, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Senin (10/9/2012).

Menurut Wiranto, adanya anggota dewan yang menjadikan kunker ke luar negeri sebagai ajang plesiran, karena fungsi kontrol yang lemah. Seharusnya ada tindakan tegas untuk mengevaluasi setiap kunker anggota dewan.

"Masalah kontrol kita kurang, kalau reward dan punishment tidak berjalan, beri sanksi yang tegas karena ini uang rakyat jangan sampai disalahgunakan," tuturnya.

Namun soal moratorium, pihaknya enggan mencampuri lebih jauh, karena bagaimanapun kunjungan kerja ke luar negeri dibutuhkan dalam rangka sosialisasi dan menjaga hubungan internasional.

"Moratorium atau sebagaimananya saya tidak ikut campur. Pertama dalam globalisasi suatu negara tidak akan mampu mensosialisasikan diri. Mari kita berfikir jangan subjektif tapi objektif. Kalau tidak boleh keluar negeri nanti DPR kita kaya apa, tidak punya hubungan internasional, nanti tidak punya akses. Kadang-kadang pertemuan fisik perlu," ungkap Wiranto.

"Tidak mungkin kita tidak belajar, tidak mungkin melarang anggota DPR. Makanya mari hadapi dengan pemikiran jernih mencari pemecahan yang bijak," imbuhnya.

(iqb/mpr)