Panwas: Rawan Konflik Pilpres II Lebih Besar Dari Pilpres I

Yogyakarta - Panwas Pemilu menilai kampanye capres pada Pilpres putaran dua rawan terjadinya konflik antarpendukung. Potensinya jauh lebih besar dibandingkan Pilpres putaran pertama."Putaran kedua ini jauh lebih rawan konflik dibandingkan pada putaran pertama, sehingga perlu diantisipasi jauh sebelumnya."Hal itu dikatakan anggota Panwas Pemilu Rozy Munir kepada wartawan sebelum digelar acara Rakernas Panwas Pemilu di Hotel Inna Garuda jalan Malioboro Yogyakarta, Rabu (1/9/2004).Menurut dia, daerah-daerah yang menjadi titik rawan munculnya konflik antarpendukung terutama di wilayah sepanjang Pantura, daerah Tapal Kuda Jawa Timur, Solo dan Sulawesi Selatan, serta beberapa daerah di luar Pulau Jawa lainnya."Semua potensi kerawanan kita antisipasi, dan kita juga telah mengundang tim sukses masing-masing capres untuk melakukan sinergi menjelang putaran kedua ini," ungkap Rozy.Selain itu, lanjut dia, pemicu rawan konflik antarpendukung saat ini seperti black campaign juga kembali muncul. Bahkan semakin hari semakin marak terjadi. Kali ini tidak dilakukan dilakukan oleh masing-masing kubu atau jurkam dan tim sukses, tapi juga oleh orang lain di luar kelompok tersebut.Dikatakan dia, meski kampanye putaran kedua hanya berlangsung selama tiga hari dan tidak diperbolehkan ada pengerahan massa pendukung, pihaknya mulai saat ini telah melakukan pengawasan dan pemantauan agar tidak terjadi pelanggaran."Memang putaran kedua tidak ada pengerahan massa dan hanya dialog, tapi kita harus terus mengawasi. Jangan sampai terjadi kampanye terselubung seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, dengan jalan sehat dan gerak jalan, kemudian dijadikan ajang kampanye dengan membagi stiker, leaflet dan lainnya," kata Rozy yang didampingi anggota lainnya Bambang Aries Sampoerno Jati dan Siti Noordjanah.Hal-hal seperti itu, jelasnya, akan dibahas dalam Rakenas pada Kamis 2-4 September 2004. Agendanya antara lain, membahas antisipasi pelanggaran Pilpres putaran dua, termasuk pula membahas caleg-caleg yang bermasalah, yang sebagian besar adalah kasus ijazah palsu.Ditanyakan mengenai jumlah caleg yang bermasalah yakni ijazah palsu, Rozy mengatakan, semua partai ada caleg yang bermasalah. Namun Rozy belum bisa membeberkan secara terperinci mengenai jumlah dan partai mana saja yang terbanyak dalam soal caleg bermasalah. "Semua ada, tapi kami belum merekap secara lengkap," katanya. (sss/)