Partai Pro Rakyat Pasti Setuju Moratorium Kunker DPR ke Luar Negeri

Jakarta - Moratorium kunjungan kerja atau studi banding DPR ke luar negeri harus segera dilakukan. Selama ini amat sangat jarang sekali manfaat yang didapat dari studi banding, yang ada malah masyarakat tahunya anggota DPR jalan-jalan sesampai di tempat tujuan. DPR perlu instrospeksi.

"Sangat setuju moratorium kunker ke luar negeri," kata aktivis Masyarakat Transaparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/9/2012).

Jamil mencurigai, selama ini kunjungan kerja hanya dijadikan kedok untuk jalan-jalan saja. Kecurigaan ini didasarkan tidak pernah jelas hasil yang dicapai dari studi banding ke luar negeri.

"Karena kunker dijadikan kedok saja untuk jalan-jalan. Hasilnya selalu nihil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," urainya.

Jadi, kalau ada partai yang benar-benar berani mendukung jeda kunker bisa dikatakan partai tersebut pro rakyat. "Partai yang berpihak pada rakyat tentunya akan setuju, tapi yang tidak peduli rakyat akan menolak mentah-mentah," jelasnya.

Padahal, lanjut Jamil, publik kerap mengkritisi kerja DPR yang kunker dan tepergok jalan-jalan. Tetap saja, tahun-tahun selanjutnya kunker kembali dilakukan.

"Tidak peduli diolok-olok, dicaci maki, dihasut masyarakat, kunker tetap dijalankan. Semoga partai-partai semakin beradab," tegasnya.

(ndr/nrl)