Tidak Hanya Intelijen, Pencegahan Aksi Teror Perlu Peran Serta Masyarakat

Jakarta - Munculnya kembali aktivitas terorisme belakangan, baik di Solo, Tambora maupun Depok, tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggungjawab intelijen atau kepolisian. Tindakan teror di beberapa tempat itu membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam hal pencegahan.

Hal itu disampaikan oleh anggota komisi III dari fraksi PKS, Adang Daradjatun kepada wartawan di Gedung DPR.

"Apapun juga masalah yang terjadi saat ini adalah masalah-masalah sosial, kita perlu keikutsertaan masyarakat atas masalah yang timbul. Contoh di Depok ada yayasan yang tidak jelas akhirnya meledaklah bom di sana dan ini kalau masyarakat jadi mata dan telinga pemerintah maka
pencegahan awal bisa dilakukan," kata anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).

Menurutnya, secara umum ada tiga pendekatan dalam penyelesaian masalah teroris. Pertama secara filosofi adalah peran pemerintah yang wajib menjaga keamanan negara. Kedua, pendekatan sosial yaitu melalui peran masyarakat.

"Ketiga adalah pendekatan yuridis lebih pada lex specialis pendanaan dalam undang-undang terorisme. Undang-undang ini memberikan payung hukum pada orang yang menerima pendanaan dalam konteks terorisme seseorang atau korporasi, yang menerimanya diputuskan pengadilan
negeri," tutur Adang.

Ia menjelaskan, selain intelijen (BIN), tindakan terorisme juga ditangani oleh lembaga lain seperti BNPT dan Polri. Tetapi semuanya harus dikoordinasikan dengan BIN, tidak bisa diambil tindakan masing-masing.

"Saya tetap percaya apa yang dilakukan polri dan jajarannya, kita kan sebagai masyarakat juga DPR dalam pengawasan dan anggaran nanti kita lihat apakah justru dukungan yang besar itu menjadi sebab intelejen tidak bisa mencegah tindakan itu," ucap mantan Wakapolri itu.

(bal/ega)