Aliansi Perempuan Demo Tolak RUU TNI

Jakarta - Sekitar 40 aktivis perempuan berunjuk rasa meminta DPR tidak mengesahkan RUU TNI di lobi Gedung Nusantara III, DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2004).Aksi diikuti ibu-ibu korban penggusuran dari Cengkareng dan Tanjung Priok, Koalisi Perempuan Indonesia, PMII Putri, Fatayat NU, PMKRI, Kalyana Mitra, Kontras, Korban Trisakti-Semanggi, YLBHI, PRD dan Imparsial."Ada pasal yang membuat kaum perempuan khawatir, terutama yang menyebutkan bahwa jabatan tertentu boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif maupun non aktif. Ibu-ibu yang datang ke sini punya pengalaman yaitu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang mantan tentara bisanya menggusur saja. Padahal itu baru mantan tentara apalagi kalau tentara aktif yang menduduki jabatan sipil," papar Koordinator Aliansi Perempuan Yenny Rosa Damayanti di sela-sela aksi."Kalau jabatan di Dephan tidak apa-apa tetapi posisi sipil tidak boleh. Kami juga menuntut pasal tentang bina teritorial harus dicabut karena masyarakat sipil harus dibina oleh sipil bukan tentara. Ngadepin polisi saja sudah pusing apalagi Kodam, Kodim dan Koramil. Mereka cuma ngabisin duit dan jadi backing pengusaha," imbuhnya.Untuk itu, lanjut Yenny, Aliansi Perempuan menolak RUU TNI dan menuntut agar DPR tidak mengesahkan RUU tersebut. Kedua, prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Adanya tenggang waktu minimal 6 tahun bagi pensiunan tentara sebelum menduduki posisi sipil.Selanjutnya, dihapuskan lembaga teritorial Kodam, Kodim dan Koramil.Diduduki institusi TNI dibawah Dephan dan pelibatan penuh masyarakat dalam perencanaan rancangan dan pembahasan RUU, termasuk RUU TNI.Massa selanjutnya menuju Ruang Rapat Komisi I DPR RI untuk mengikuti pembahasan RUU TNI. (aan/)