BK: 9 Fraksi dan Pimpinan DPR Harus Bahas Moratorium Kunker

Jakarta - Badan Kehormatan DPR merekomendasikan rapat konsultasi antara 9 fraksi dengan pimpinan DPR membahas penghentian sementara (moratorium) kunjungan kerja ke luar negeri.

"BK DPR merekomendasikan untuk dilakukan rapat konsultasi, karena masalah kunker ini jadi perhatian utama kami," kata Ketua BK DPR M Prakosa saat dihubungi detikcom, Jumat (7/9/2012).

Prakosa mengatakan, pimpinan 9 fraksi harus serius melakukan perbaikan termasuk merealisasikan wacana moratorium. "Jangan main-main dan terulang lagi. Dulu pernah juga pernah ada wacana moratorium, tapi nyatanya sampai sekarang kunker tetap berlanjut," terangnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kunker harus dibatasi dengan aturan tegas. Anggota dewan yang duduk di alat kelengkapan dapat melakukan kunjungan ke luar negeri bila memenuhi persyaratan tertentu.

"Sebetulnya intinya bukan soal moratorium, tapi apakah kunjungan yang dilakukan sangat urgent dan strategis mempengaruhi kinerja legislasi. Kalau hal-hal yang dibutuhkan bisa didapat di Indonesia, tidak perlu lagi studi banding," ujar Prakosa.

Selain merekomendasikan rapat konsultasi, BK DPR akan memanggil anggota dewan yang tepergok sedang bersantai menyusuri Sungai Copenhagen (Copenhagen Channel), Denmark.

"Segera saya bicarakan dalam rapat BK. Menurut saya, naik perahu wisata ini bisa menimbulkan kesan tidak baik meski kunjungan kerjanya sudah selesai," tuturnya.

(fdn/ndr)