Dimulai dengan kajian BK sebelum anggota DPR berangkat ke luar negeri. Rekomendasi BK nantinya akan dijadikan masukan pimpinan DPR sebelum memberikan persetujuan.
"Perlu menjadi semacam terobosan ke depan agar kunjungan efektif dan taat asas baik dari lokasi kunjungan agenda kunjungan, lama kunjungan, itu bisa direkomendasikan dengan persetujuan Badan Kehormatan juga. Artinya BK tidak hanya merespon kode etik anggota DPR, tapi kita manfaatkan sebagai rekomendasi tambahan bahwa kredibilitas BK bisa menjadi pertimbangan manakala kunjungan ke LN atas rekomendasi BK," kata Taufik kepada detikcom, Jumat (7/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait tempat-tempat kunjungan juga harus diawasi, sehingga tidak ngelencer ke tempat wisata, ada kode etik," kata Taufik yang memilih menolak kunker ke LN sejak duduk di kursi DPR ini.
Terkait dorongan moratorium kunker DPR, Taufik mendorong BK memberikan opininya. Sebelum diagendakan rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR.
"Angkah baiknya kalau saya mengusulkan kepada fraksi bahwa usulan moratorium juga menambahkan rilis Badan Kehormatan disesuaikan dengan memantau kegiatan pra kunjungan, kunjungan dan pasca kunjungan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik," tegasnya.
(van/fdn)










































