Pimpinan DPR Respons Positif Usul Moratorium Kunker Luar Negeri

Jakarta - Fakta bahwa kunjungan kerja luar negeri DPR diselingi wisata membuat sejumlah fraksi mengusulkan moratorium (penghentian sementara) kunker DPR ke luar negeri. Pimpinan DPR merespon positif dorongan ini.

"Ya itu namanya usulan ya tinggal kita tunggu realitasnya tapi jangan hanya usul tok. Sehingga tidak menjadi hal solusi pada saat dikritik masyarakat kita seolah kebakaran jenggot seolah kita insidentil. Janganlah kita hanya berkutat begitu dihentakkan opini publik," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2012).

Pimpinan DPR tak keberatan mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. Kalau memang usulan sudah bulat.

"Namun angkah baiknya saya mengusulkan kepada Badan Kehormatan DPR agar menambahkan sikapnya dalam hal memantau kegiatan pra kunjungan, kunjungan, dan pertanggungjawaban pasca kunjungan luar negeri," kata Taufik yang sampai saat ini belum pernah mengikuti kunker ke LN ini.

Menurut Taufik, sebenarnya pimpinan DPR sudah semaksimal mungkin mengurangi kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu. Itu juga hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan dewan.

"Kalau kita ingat kembali notulen rapat itu kan kita juga merespon tuntutan publik. Sehingga seluruh aspek DPR yang bisa kunjungan ke luar negeri itu sebelum keputusan hasil konsultasi bisa diperbolehkan. Tapi setelah rapat itu disepakati bahwa kunjungan ke luar negeri hanya boleh dilakukan kiranya pembahasan RUU dan fungsi legislasi saja. Tentunya DPR sudah melakukan penghematan yang efektif. Hanya diperbolehkan pembahasan RUU sehingga penghematannya lebih dari 67 persen uang negara. Disesuaikan jumlah RUU Prolegnas," papar Taufik.

Sebenarnya semua fraksi sudah sepakat agar setiap sebelum kunjungan, saat kunjungan, dan setelah kunjungan kerja selalu dilampirkan laporan menyeluruh. Namun demikian memang belum banyak yang menaati.

"Sungguhpun sudah dilakukan tahapan mekanisme pra kunjungan, kunjungan dan pasca kunjungan. Sebetulnya sudah diputuskan bersama-sama kepada publik melalui media massa. Dengan kunjungan di luar lapangan tentunya dilakukan kunjungan on the spot manakala itu dilakukan dengan studi literatur. Jadi kunjungan LN itu tempat kunjungannya juga harus jelas . Upaya ini terus dilakukan dalam rangka merespon kebijakan publik kaitan dengan fungsi kedewanan. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu semakin kritis, semakin ingin dilibatkan manakala itu menyangkut keuangan negara,"papar Taufik.

"Sehingga kita mengharapkan kunjungan ke LN bisa memberikan pengertian bahwa masyarakat tidak melarang tapi bisa dipertanggungjawabkan konstitusi, efektivitas, baik transparansi dan akuntabilitas,"tegasnya.

Kunker DPR ke luar negeri menjadi sorotan publik. Yang terakhir, kunjungan kerja Baleg DPR ke Denmark dan Turki yang diselingi wisata menyusuri sungai Copenhagen di Denmark akan diproses BK DPR.

(/)