Jadi Ajang Wisata,Usulan Moratorium Kunker LN DPR Menguat

Jakarta - Fakta bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Denmark diselingi wisata merubah peta politik di DPR. Awalnya sejumlah fraksi bersikeras pentingnya kunker LN, sekarang usulan moratorium kunker ke LN tak bisa dibendung.

"Setuju moratorium. Sebagai wujud kepedulian terhadap reaksi masyarakat yang cenderung menolak studi banding ini. Sebenarnya kalau DPR melakukan kegiatan studi bandingnya secara selektif, saya yakin tidak akan ada reaksi negatif dari publik. Ke depan perlu diatur dengan cermat, kunker dan studi banding mana yang penting harus dilakukan. Pelaksanaannya harus betul-betul selektif berdasar urgensi yang dapat dipertanggungjwbkan," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Jumat (7/9/2012).

Gerindra memang yang pertama menerapkan larangan kunker ke LN. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memberi sanksi keras kepada anggota DPR Fraksi Gerindra yang nekat ke luar negeri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya juga abu-abu soal kunker DPR ke luar negeri juga telah mengambil sikap tegas. PKS mendesak segera diagendakan rapat konsultasi di tingkat pimpinan DPR menyangkut hal ini.

"Kita minta segera diagendakan rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk memberhentikan kunjungan kerja DPR ke luar negeri. DPR harus memberi contoh agar pemerintah juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Anggaran kunker terbesar sebenarnya ada di pemerintah," tegas Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim.

Fraksi Partai Hanura menguatkan usulan ini dengan alasan konkret. "Studi banding DPR ke luar negeri itu 20 persen tugas, 80 persen wisata," kata Jubir Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi yang pernah duduk di Komisi I DPR pada periode sebelumnya.

Fraksi PAN DPR juga telah membuka pintu kesepakatan menyangkut moratoriun kunker DPR ke LN. PAN menyadari ada yang harus dibenahi dalam pengaturan kunker DPR ke LN.

"Pimpinan DPR agar membuat tim untuk mengkaji urgensi setiap rencana kunker ke LN dan merekomendasikan apakah rencana kunker bisa diizinkan atau ditolak. Kunker yang urgent misalnya dalam rangka menjalin kerjasama internasional, kerjasama antarparlemen, atau dengan badan-badan dunia,"tegas Ketua FPAN DPR Tjatur Sapto Edy.

Usulan moratorium kunker DPR juga kian diperkuat dengan sikap tegas FPD DPR. FPD tegas menyatakan, kunker harus distop sementara untuk dilakukan evaluasi total. "Harus ada moratorium untuk menghentikan sementara kunker atau study banding ke Luar negeri untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR," kata Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa.

FPPP DPR juga telah mengambil sikap. FPPP siap membahas bersama jika diagendakan rapat konsultasi memutuskan moratorium kunker DPR ke luar negeri. FPKB juga menyampaikan pandangan yang sama. Dorongan moratorium kunker ke LN telah menguat di fraksi tersebut. "Soal kunker,moratorium salah satu alternatif," kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar.

Tinggal Fraksi Partai Golkar dan FPDIP yang belum mengambil suara tegas. Jubir Partai Golkar Nurul Arifin menilai kunker masih diperlukan dan selingan wisata dianggap wajar. Namun sejumlah anggota DPR dari Golkar, nyatanya tak sependapat.

"Saya setuju moratorium. Saya selama di DPR tidak pernah ikut kunker ke LN Terakhir kemarin (baru saja) saya menolak ikut kunker ke Bulgaria Kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Masing-masing fraksi 2 orang. Saya menolak karena merasa tudak nyaman saja menjalankan tugas tapi diributkan," tegas anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo.

(van/fdn)