FPPP Setuju Moratorium ke Luar Negeri untuk Penghematan

Jakarta - Berbeda dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, FPPP menimbang untuk mengusulkan moratorium kunker anggota DPR ke luar negeri. Saat ini, internal PPP sudah membatasi anggotanya ke luar negeri.

"Kita sudah sepakat utk mengurangi alokasi kunker luar negeri. Setahun ini hanya fungsi legislasi, BKSAP dan GKSB yang kita alokasikan untuk kunker luar negeri," kata Sekretaris FPPP, Arwani Thomafi, saat dihubungi, Kamis (6/9/2012).

Arwani mengatakan sudah ada usulan di internal Fraksi PPP mengenai adanya pembatasan volume ke luar negeri untuk masing-masing anggota. Saat ini usulan tersebut akan dimatangkan di internal fraksi untuk selanjutnya diusulkan kepada pimpinan DPR.

"Akan kita godok dulu di internal fraksi," ujarnya.

Menurut Arwani, saat ini negara perlu untuk melakukan penghematan. Oleh karenanya, PPP akan serius membahas usulan itu.

"Prinsipnya masih banyak kebutuhan anggaran untuk rakyat secara langsung seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Efisiensi harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun juga DPR," imbuhnya.

Hal berbeda disampaikan Ketum PPP Suryadharma Ali. Suryadharma justru membebaskan anggotanya untuk kunker ke luar negeri.

"Kita jangan seperti katak dalam tempurung, ke luar negeri boleh saja. Tapi yang benar belakar," katanya di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Sebelumnya PKS mengusulkan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Usulan ini akan segera disampaikan ke pimpinan DPR.

"Dalam diskusi di Fraksi PKS, ada banyak aspirasi dari para anggota untuk melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri," tutur Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.

(trq/aan)