Tanpa dukungan DPR, SBY Sulit Lakukan Perubahan

Jakarta - Capres Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, selama ini selalu mengusung isu perubahan dalam pemerintahan, apabila ia menang. Tapi Hamzah Haz mengatakan, tanpa dukungan kuat di parlemen, SBY akan sulit melakukan perubahan tersebut."Itu sulit. Pemerintahan tanpa dukungan DPR yang kuat tidak akan stabil dan artinya dunia usaha pun akan ragu-ragu. Jadi jelas perubahan tidak bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu."Demikian dikatakan Hamzah kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku "Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR Dalam Era Reformasi", karya Sjaiful Rachman, di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Jl. Gatot Subroto, jakarta, Rabu (1/9/2004).Pernyataan ketua umum PPP itu menanggapi bisakah SBY melakukan perubahan, seandainya menang. Menurut Hamzah, saat ini 60 persen DPR dikuasai Koalisi Kebangsaan yang pada dasarnya mendukung Mega-Hasyim. PPP sendiri ikut bergabung dalam koalisi itu, selain PDIP, Golkar dan beberapa partai lain."DPR sekarang fungsi dan wewenangnya jauh lebih besar daripada DPR dulu. Termasuk soal kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, budget, peranan BI dan lain-lain. Sedangkan dulu tidak sampai kesana. Ini semua membuka peranan DPR yang lebih kuat," jelas Hamzah.Sementara itu, ketika ditanya mengenai jatah menteri PPP, seandainya pasangan Mega-Hasyim menang, Hamzah enggan berkomentar. "Jangan itu dulu, yang penting sekarang berjuang untuk kemenangan Mega-Hasyim," kata Hamzah.Sedangkan menanggapi pertemuan mantan pasangannya pada pilpres putaran pertama, Agum Gumelar dengan cawapres Jusuf Kalla, Hamzah mengaku tidak tahu tentang hal itu."Saya tidak tahu menahu soal pertemuan itu, jadi tanyakan pada Pak Agum saja," demikian Hamzah Haz. (fab/)