Gerindra dan Hanura Sepakat Stop Kunker DPR ke Luar Negeri

Jakarta - Usulan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri semakin menguat. Dua fraksi bontot yakni Gerindra dan Hanura siap mendukung PKS untuk mendorong pemberhentian kunjungan kerja ke luar negeri.

"Kami setuju. Kalau memang itu diberlakukan, itu kan tidak sekadar menghemat anggaran negara. Apalagi kita menjelang akhir tahun fiskal, biasanya orang menghabiskan anggaran di akhir tahun. Pengeluaran tidak perlu bisa dihemat dan dikembalikan ke negara," kata jubir Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, kepada detikcom, Kamis (6/9/2012).

Menurut Yuddy, kunker DPR ke luar negeri memang harus distop sementara sampai DPR tahu betul skala prioritas kunjungan kerja ke luar negeri.

"Kalau cuma studi banding PMI, RUU Pedesaan, itu kan masih bisa hearing dengan mitra kerja, tidak harus ke luar negeri. Makanya dengan moratorium kunker ini bisa lebih selektif lagi," katanya.

"Jadi bisa dijadwalkan dan diprioritaskan bagi kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah yang besar untuk meningkatkan hubungan kerja Indonesia dengan negara yang kita kunjungi. Misalnya konferensi parlemen dunia, konvensi internasional tentang penanggulangan bencana atau terorisme," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut Muzani, partainya sejak dulu mendorong moratorium kunker DPR ke luar negeri namun selalu kalah saat rapat di tingkat pimpinan fraksi.

"Kalau sekarang usulan ini menguat kita dukung penuh dan memang seharusnya kunker DPR ke luar negeri distop total karena ini hanya pemborosan uang negara,"kata Muzani.

Menurut Muzani, sudah sejak lama anggota fraksinya di DPR tidak pernah ke ikut kunker keluar negeri. Karena aturan partai yang ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memang demikian.

"Kita semua sepakat bahwa kunker ke luar negeri adalah pemborosan uang negara dan karena itu semua anggota Fraksi Gerindra tidak pernah ikut ke luar negeri," tegas Muzani.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Usulan ini akan segera disampaikan ke pimpinan DPR untuk diagendakan rapat konsultasi menyangkut efisiensi kunjungan kerja ke luar negeri.

(van/nrl)