FITRA: Gaji Polisi Gemuk Tapi Anggaran Keamanan Kurus

Jakarta - Ancaman keamanan masyarakat yang semakin marak akhir-akhir ini dinilai karena anggaran keamanan yang tidak optimal. Hal ini dilihat dari anggaran keamanan yang banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan operasional mempertahankan keamanan.

"Gaji pegawai kepolisian itu gemuk tapi keamanan itu kurus. Total itu ternyata anggaran untuk keamanan masyarakat hanya Rp 7,7 triliun untuk seluruh Indonesia. Rp 7,7 triliun itu juga harus dikurangi keamanan dan keselamatan lalu-lintas (Lantas). Jadi polisi itu lebih suka bekerja di pos-pos Lantas. Jadi Rp 7,7 triliun dikurang Rp 2,4 triliun untuk Lantas jadi Rp 5,3 triliun. Lalu dipotong lagi jadi total Rp 1,7 triliun untuk keamanan di seluruh Indonesia. Makanya polisi panik sekali kalau ada konflik," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2012).

Uchok menjelaskan anggaran total kepolisian adalah Rp 39,7 triliun dan dalam APBN-P 2012 naik menjadi Rp 41,9 triliun. Ia menilai ada kenaikan Rp 1,4 triliun atau 3,8 persen harus dilandasi dengan peningkatan jaminan rasa keamanan.

"Dalam RAPBN 2013 yang akan dibahas saat ini diperkirakan Rp 43,4 triliun sehingga mengalami kenaikan juga. Kita tahu polisi punya misi memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat melalui upaya-upaya. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan anggarannya," ujar Uchok.

Uchok menyayangkan alokasi anggaran untuk kepolisian lebih banyak untuk belanja pegawai dibandingkan operasional menjamin keamanan. Sehingga, Uchok meragukan kinerja kepolisian dalam mengatasi masalah-masalah konflik masyarakat.

"Ternyata banyak dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 29,7 triliun, Rp 7,6 triliun untuk barang, belanja modal Rp 5,9 triliun. Bayangkan angka Rp 43,4 triliun banyak di belanja pegawai dibandingkan keamanan masyarakat. Jadi tidak bisa diharapkan kecepatan polisi untuk keamanan karena untuk belanja pegawai," ujar Uchok.

(vid/mpr)