"Panwaslu seperti tidak memiliki kepercayaan dri, yang namanya persaingan politik jika tidak hati-hati maka akan berujung pada peluru. Seperti yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, ketika konstelasi politik di tingkat lokal mengandung isu agama dan etnis," kata Usman dalam diskusi 'Selamatkan Pilkada DKI Jakarta yang Jurdil dan Tanpa SARA' di Rumah Makan Dapur Selera, Jalan Prof Soepomo 45, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012).
Oleh karenanya, Usman meminta Panwaslu memutus secara tegas setiap pelanggaran pemilu. Jika tidak, maka dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan antar-etnis. Tetapi Usman percaya masyarakat Jakarta tidak mudah terpancing isu SARA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, mewanti-wanti untuk tidak menyepelekan isu SARA dalam Pilkada Jakarta. Sebab jika lengah bisa memicu kejadian yang tidak diinginkan.
"Hanya politisi yang dangkal yang akan memainkan isu SARA. Konflik SARA ini sangat berbahaya termasuk perang etnik. Jadi jangan main-main," beber mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini.
Sependapat dengan kedua aktivis di atas, pemerhati kepolisian Neta S Pane mengharap aparat meningkatkan kewaspadaan. Neta juga mengingatkan intelijen untuk bekerja ekstra keras untuk mencegah hal-hal buruk.
"Kalau bisa yang dikerahkan adalah Bimas dan intelijen di masyarakat untuk memetakan potensi konflik. Ini akan semakin panas. Kalau polisi lengah akan terjadi kericuhan," ujar Neta.
Dalam diskusi tersebut, mereka mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Hadir dalam deklarasi tersebut aktivis KontraS Usman Hamid, pengamat kepolisian Neta S Pane, LSM Indonesia Budget Centre Arief Nur Alam, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, rohaniawan KWI Romo Benny Susatyo dan Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.
(asp/nrl)











































