FPPP Setuju Gaji Anggota DPR Pembolos Dipotong untuk Bantuan Sosial

Jakarta - Menjelang revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), wacana pemotongan gaji anggota DPR pembolos mengemuka. FPPP DPR menilai usul tersebut bisa diterapkan untuk membuat jera.

"Kalau tidak hadir dengan tanpa melampirkan surat izin, maka kami setuju ada sanksi yang tegas. Kalau opsinya dengan potong gaji maka uangnya nanti disalurkan untuk bantuan sosial," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Selasa (4/9/2012).

Selama ini, menurut Arwani, DPR sebenarnya telah memberlakukan aturan yang ketat menyangkut perizinan anggota DPR yang tidak mengikuti rapat paripurna DPR. Arwani memastikan anggota FPPP DPR hanya diperkenankan tidak hadir di rapat paripurna dengan alasan yang sangat jelas.

"Semua bentuk izin untuk tidak menghadiri rapat-rapat di DPR itu harus ditandatangani pimpinan fraksi masing-masing. Izin itu menjadi domain fraksi. Kalau tidak hadir dengan melampirkan surat izin maka itu tidak bisa diberi sanksi," katanya.

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana mendorong CCTV yang terpasang di lingkungan DPR harus diarahkan untuk memantau kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat. Kemudian setiap bulan harus ada laporannya, anggota pembolos harus dipotong gajinya Rp 2 juta per hari.

"Dipotong gajinya sesuai dengan per harinya berapa dia dibayar. Katakanlah per hari dipotong Rp 2 juta. Ini perlu diterapkan dalam rapat komisi dan rapat paripurna, itu diadakan baru nge-per," ujar politisi yang terkenal dengan ungkapan "ngeri-ngeri sedap" ini.

(van/nwk)