BAKN DPR Tuntas Telaah Audit BPK Soal PTN, Ini Rekomendasinya

Jakarta - Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah tuntas menelaah laporan BPK tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN). Mereka menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Komisi X DPR dan Mendikbud.

"Menurut hemat BAKN DPR RI, sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia, seharusnyalah perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi pelopor dalam akuntabilitas keuangan negara, termasuk salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa," kata anggota BAKN, Eva Kusuma Sundari, mengutip bagian kesimpulan telaah BAKN DPR yang telah diserahkan ke Komisi X DPR dan Kemendiknas.

Hal ini disampaikan Eva kepada detikcom, Selasa (4/9/2012).

BAKN DPR RI telah merekomendasikan kepada Komisi X untuk membahas segera hasil analisis BAKN dengan Kementerian Pendidikan dan Kebududayaan dan meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

1. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki buruknya tata kelola proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus pengadaan barang di Perguruan Tinggi Negeri. Penyimpangan proses pengadaan barang di PTN antara lain terjadi pada Proses Penganggaran, Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang serta Penggunaan Rekening.
 
2. Memberikan teguran/mengingatkan kepada Perguruan Tinggi Negeri yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan pengawasan yang efektif kepada Perguruan Tinggi Negeri, sehingga dapat mengeliminasi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang

4. Membangun Sistem Pengadaan Barang dan Jasa memakai IT yaitu E-Procurement

(van/nrl)