Banner Dicopoti, Kader Demokrat di Sumsel Merasa Terzalimi

Palembang - Para kader Partai Demokrat di Sumatera Selatan menilai ada upaya pembunuhan karakter terhadap partai mereka yang dilakukan sejumlah pemerintahan daerah di Sumatera Selatan. Bentuknya yakni pelepasan ratusan banner milik Ketua DPD PD Sumsel Ishak Mekki.

"Banner-banner yang dipasang itu merupakan upaya kami untuk mengajak masyarakat di Sumatera Selatan untuk terus membangun Sumatera Selatan dengan ikhlas, meskipun saat ini kita menghadapi berbagai persoalan. Banner-banner itu bukan iklan politik buat Pilgub Sumsel, makanya ditulis 'Ikhlas untuk Sumsel', sebab kalau kita ikhlas membangun Sumsel maka semua hal akan menjadi lebih baik," kata M.F. Ridho, ketua Tim Sosialisasi Ikhlas untuk Sumsel, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Senin (03/09/2012).

Tapi entah kenapa, kata Ridho, banner-banner itu dilepas oleh sejumlah oknum pegawai pemerintah dengan alasan telah menganggu ketertiban umum. "Padahal kami tidak memasang di sekolah, rumah ibadah, atau perkantoran pemerintah. Kami justru memasangnya di rumah pribadi, pertokoan milik pribadi," kata Ridho yang didampingi sekretarisnya, Holda Herman dan wakilnya, Firdaus Hasbullah.

Memang diakui Ridho menjelang Pilgub Sumsel 2013-2018 mendatang, nama Ishak Mekki muncul sebagai bakal calon Gubernur Sumsel dari Partai Demokrat. "Tapi itu belum resmi. Sebab partai kami belum memutuskan, apalagi KPUD juga belum mengumumkan secara resmi tahapan Pilgub. Sosialisasi yang kami lakukan murni untuk mengajak masyarakat Sumsel untuk menjaga hati, keikhlasan dalam membangun Sumsel saat ini," katanya.

Sementara itu, sejumlah banner yang jelas-jelas menyebutkan kata 'bakal calon kepala daerah' tetap terpasang di sejumlah tempat umum. Termasuk banner yang memajangkan wajah bakal calon presiden lengkap
dengan logo partai politiknya.

"Dengan ini kami bermohon kepada pemerintah daerah di Sumsel agar saling menghormati hak setiap orang, terutama hak politik. Sehingga ke depan penzalim terhadap kami dapat dihentikan. Kami harap para kader dan simpatisan PD tampak emosi terhadap tindakan yang merugikan kami itu," timpal Firdaus Hasbullah.

Sedangkan Chairul S. Matdiah, dewan penasehat tim sosialisasi tersebut mengatakan, sebenarnya para kader ingin melaporkan tindakan tersebut ke polisi, sebab banner yang terpasang itu sudah memiliki izin dan membayar pajak. "Tapi ketua kami (Ishak Mekki, red) melarangnya. Sebab partai politik harus mendidik kepada masyarakat tentang politik yang santun, elegan, fairness, bukan sebaliknya yang dipenuhi nafsu dan kemarahan," katanya.

(tw/trw)