.webp)
Menlu Marty Natalegawa menolak menanggapi perubahan 'pakem' ini. Sebab penetapan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI adalah wewenang presiden atas dasar hasil uji kapatutan oleh DPR.
Apakah karena Herman adalah orang dekat Presiden SBY?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herman Prayitno yang ditemui di tempat sama tidak membantah bila dirinya mengenal dekat Presiden SBY. Tapi pasti bukan itu faktor yang membuatnya ditunjuk dan lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebagai Dubes RI untuk Malaysia.
"Banyak yang bilang begitu (dekat SBY -red). Saya kira tidak demikian, sebab kita kan bekerja profesional. Sekarang ini semuanya sangat transparan kok, penunjukkan saya harap tidak dikait-kaitkan dengan itu," sahut Herman.
"Tapi yang penting tiga tahun ke depan saya bisa menjalankan amanat itu. Pembuktian itu yang
penting," tegas pensiunan TNI AU itu.
Baginya tugas sebagai Dubes RI di Malaysia yang misi utamanya adalah melayani TKI sangat berat. Ada lebih 1 juta orang TKI bekerja di sana dan sebagian di antaranya illegal.
"Kita tahu masalah paling pokok adalah TKI. Meskipun kadang TKI yang bersangkutan ilegal, menjadi kewajiban KBRI melindungi WNI di sana agar diperlakukan baik," ujarnya.
Pengalamannya dalam menangani program ABRI Masuk Desa, bagi Herman bekal utama untuk tugas barunya. Namun dia berharap TKI membantunya dengan tidak masuk Malaysia secara illegal atau kerja tanpa ketrampilan sama sekali.
"Harus ada timbal baliknya. TKI ke sana harus tingkatkan kualitas dan memenuhi aturan-aturan yang diberlakukan Kemenakertrans. Kita mengharapkan yang datang ke sana tidak illegal," harapnya.
(lh/fjp)
