Pemerintahan SBY Dikritik Tidak Pro Pembangunan Lingkungan Hidup

Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikritik tidak memiliki rencana jangka panjang terhadap pembangunan lingkungan hidup. Karena itu, wajar bila kualitas lingkungan hidup terus merosot.

Demikian diutarakan AP Batubara dalam peluncuran bukunya, Politik Hijau Sang Nasionalis, 75 Tahun AP Batubara di Jakarta, Sabtu (1/9/2012) malam.

AP Batubara, yang meraih penghargaan lingkungan hidup internasional Sahwali Award pada 1997, menyatakan, SBY tidak pernah membicarakan, apalagi membahas kebijakan lingkungan hidup secara khusus. "Tidak menganggap penting urusan lingkungan hidup," kritiknya.

SBY sebutnya hanya membahas isu lingkungan hidup ketika ada momen tertentu, misalnya Hari Bumi tiap 22 April, Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tiap 5 Juni atau menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Kualitas air, udara, tanah, dan lingkungan hidup kita terus memburuk. World Bank menaksir setiap tahun terjadi pengurangan wilayah hutan (deforestasi) antara 700.000 - 1.200.000 hektar. Artinya, setiap tahun kita kehilangan hutan seluas 2.461.538 kali lapangan sepak bola," terang AP Batubara.

Mengutip informasi dari Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kualitas air sungai di 32 provinsi di Indonesia juga jelek: 82 persen tercemar berat, 13 persen tercemar sedang, 3 persen tercemar ringan dan hanya 2 persen yang memenuhi Kriteria Mutu Air Kelas II. Begitu pula World Health Organization (WHO) menyatakan mutu udara di kota-kota besar Indonesia kebanyakan tercemar polusi udara, kecuali Pekanbaru.

AP Batubara menyebut jalan keluar dari kerusakan lingkungan hidup ini adalah ideologi pembangunan lingkungan hidup. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, bahwa aneka rupa kerusakan lingkungan tidak dapat ditanggulangi hanya dengan kemauan politik dan kebijakan pemerintah.

"Kerusakan lingkungan hanya dapat ditanggulangi jika pemerintah dan masyarakat menganut ideologi pembangunan lingkungan hidup. Maknanya adalah lingkungan hidup mesti terus-menerus dibangun bukan, hanya dipelihara dan dilestarikan. Lingkungan hidup harus di posisikan sebagai salah satu leading sector dalam mengelola berbagai aspek di Indonesia," tuturnya.

Melihat perkembangan negara lain yang kebanyakan sudah menerapkan sustainable environment, sementara di Indonesia masih sebatas wacana.

"Environment sebagai salah satu leading sector pembangunan ke depan, karena sustanaible environment adalah kunci dari sustanaible energy sources and sustanaible food sources," jelas AP Batubara.

Akibat tidak adanya pemihakan pada lingkungan hidup itu, SBY dan jajaran menterinya tidak mengetahui kejanggalan dan ketidaksinkronan kebijakan mengenai lingkungan hidup. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tidak sinkron dengan Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Ketidaksinkronan ini, sebut AP Batubara, kemudian berlanjut antara RPJMN dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun 2010-2014, yang pada gilirannya memunculkan kejanggalan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) KLH. Masalah ini dijelaskan dalam buku yang diluncurkan A.P. Batubara.

"Pemerintah SBY harus menyusun perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang terarah dan bekerja lebih keras mengimplementasikan rencana tersebut, bukan hanya berwacana," ujar AP Batubara.


(fdn/slm)