Verifikasi KPU Harus Cegah Kepengurusan Fiktif Parpol

Jakarta - Menyusul putusan MK yang mengharuskan parpol lolos Pemilu 2009 diverivikasi, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran parpol calon kontestan Pemilu 2014. Perpanjangan waktu ini harus KPU sertai verifikasi yang lebih faktual untuk meminimalisir adanya kepengurusan fiktif parpol di daerah-daerah.

"Jangan lagi cuman hanya menemukan plang nama (partai), namun di dalamnya tidak ada kegiatan. Ini harus diantisipasi," kata politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2012).

Anggota Komisi III DPR ini menyebutkan proses verifikasi harus menghasilkan partai-partai peserta Pemilu 2014 yang bertanggungjawab. Yaitu memiliki kepengurusan di daerah sebagaimana menjadi syarat dalam UU Parpol.

"Dengan demikian partai peserta kontes adalah yang benar-benar ada dan mewakili rakyat massa yang jelas pula. Jangan sampai ada partai dengan kepengurusan siluman," ujar Didi.

Sedangkan PD menjadwal akan mendaftar ke KPU pada pekan depan. Seluruh dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat mendaftarkan sebagai calon kontestan Pemilu 2014 sudah lengkap, tinggal menyesuaikan jadwal para pengurus inti DPP PD agar semuanya bisa hadir.

"Next week kita mendaftar ramai-ramai," kata Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan, yang dihubungi terpisah.



(vid/lh)