Farid Faqih: Korupsi di KPU Dilakukan Secara Sistematis

Jakarta - Koordinator Government Watch (Gowa) Farid Faqih menilai praktek korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara sistematis dan direncanakan sejak awal oleh orang-orang pintar di lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut.Faqih, yang ditemui wartawan sebelum acara diskusi komitmen Muhammadiyah dan NU untuk memberantas korupsi di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Selasa (31/8/2004), mengaku tahu benar hal ini karena bersama PT Caltex Indonesia pernah menyusun sistem pengadaan barang untuk KPU. Sistem ini, menurut Faqih, disusun pada tahun 2001 atas permintaan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun sistem tersebut tidak ada yang dijalankan oleh KPU. Bahkan seluruh prosedurnya dilanggar. Contoh kasusnya adalah pengadaan barang yang selalu dibuat terburu-buru sehingga bisa dijadikan dalih oleh KPU untuk mengambil keputusan secara mendadak.Proses tender proyek di KPU, lanjut Faqih, juga sarat dengan korupsi. "Praktek-praktek korupsi sudah sejak awal direncanakan. Baik oleh biro logistik, sekretariat, dan anggota KPU sendiri," katanya.Menurut Faqih korupsi yang terjadi di KPU bukan sekedar mark up harga barang namun juga biaya-biaya perjalanan yang tidak perlu. Sejauh ini koalisi LSM mensinyalir melalui kebijakan-kebijakannya KPU telah merugikan negara Rp 600 miliar yang semuanya merupakan dana APBN."Mudah-mudahan saja KPK bisa berbuat banyak. Karena jaksa sama kepolisian sampai saat ini bisa disuap," katanya.Ditanya soal sikap KPU yang mempersilakan BPK melakukan audit khusus dan akan menemui KPK untuk mengklarifikasi laporan koalisi LSM, Faqih menjawab sinis, "Ah, semua koruptor pasti juga akan ngomong begitu. Bahkan pelapornya dilaporkan melakukan pencemaran nama baik." (gtp/)