.webp)
"Sebenarnya memang hak parpol untuk mengajukan kadernya dalam jabatan politik seperti presiden, menteri, gubernur, maupun bupati/wali kota," kata Ketua Komisi II Agun Gunandjar kepada detikcom, Jumat (31/8/2012).
Agun sendiri mendorong agar pejabat publik tak boleh berpolitik. Meski begitu dia menyadari kuatnya kepentingan parpol dalam hal ini.
Rupanya banyak kalangan di DPR menolak wacana ini. Mereka memandang menjadi hak parpol untuk mendorong kadernya menjadi presiden. Dan sebagian berkeyakinan presiden yang kuat secara politik harus didukung oleh cukup partai.
Penolakan juga datang dari politisi senior PDIP Taufiq Kiemas. Menurut Taufiq, tak mungkin mendorong larangan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta masuk anggota parpol diberlakukan bagi seluruh pejabat publik termasuk presiden.
"Karena gubernur Yogya itu ditetapkan, Presiden dipilih rakyat," kata Taufiq.
Benar saja, menurut sejumlah parpol di DPR bahkan terang-terangan tak mau presiden dilarang berpolitik. Seperti yang disampaikan Sekjen PPP M Romahurmuziy.
"UUK DIY kan lex spesialis. Lex spesialisnya kita kan sudah merupakan konsekuensi legal dari apa yang termuat dari pasal UU tersebut dan itu tidak bisa disamaratakan dengan UU Pilpres dan UU Pilkada," kata Romahurmuziy.
Romi yakin sekali parpol di DPR tak akan begitu saja menggolkan wacana presiden dan pejabat publik dilarang berpolitik. Sampai saat ini parpol saja sudah sibuk mewacanakan capres dan cawapres yang akan didorong, menurut banyak pihak, ini soal kue kekuasaan.
"Kesepakatan dewan bahwa non paritsan gubernur DIY tdak akan bisa dapikasikan di UU Pilpres, tidak ada sejarah keistimewaan yang sama. Pada prinsipnya tidak ada dasar logikanya pejabat publik dilarang berpolitik,"tandasnya.
(van/ega)
