Darurat Komnas HAM, Cermin Ketidakseriusan Negara pada Persoalan HAM

Jakarta -

Komnas HAM dalam kondisi darurat, ketika masa jabatan 11 komisionernya hampir habis, belum ada kandidat pengganti. Situasi ini dinilai menjadi indikasi kuat ketidakseriusan pemerintah dan DPR pada persoalan HAM.

"Pertama ini kelalaian DPR yang tidak menindaklanjuti nama-nama dari tim seleksi. Kelalaian ini menjadi indikasi tidak seriusnya presiden dan DPR mengenai perlindungan HAM," ujar pegiat HAM Haris Azhar kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Menurut Haris, situasi darurat Komnas HAM saat ini hanya salah satu poin saja, dari sejumlah rentetan kejadian yang merupakan ketidakseriusan negara pada persoalan HAM. Menurut Usman, selama ini negara selalu pasif.

"Itu tercatat dari bagaimana negara tidak mengoptimalkan peran Komnas HAM. Yang kedua berapa banyak yang ditindaklanjuti. Dalam hal ini presiden juga tidak memerankan Komnas HAM secara optimal," ujar Koordinator Kontras ini.

Masa kerja komisioner Komnas HAM akan berakhir pada 30 Agustus 2012, namun Komisi III DPR belum juga melakukan fit and proper test terhadap 30 calon anggota Komnas HAM. Komisi III DPR pun melempar bola kelanjutan Komnas HAM ke Presiden.

Padahal Tim Seleksi Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Jimly Ashidiqie sudah menyerahkan daftar 30 kandidat calon komisioner sejak 11 Juni 2012. Entah karena sebab apa, komisi III DPR belum juga menyeleksi nama-nama itu sampai saat ini.
 
Komisi III DPR menyadari keterlambatan fit and proper test anggota Komnas HAM bisa berdampak pada kevakuman Komnas HAM. Karena itu secepatnya Komisi III akan meminta pimpinan DPR meminta Presiden SBY segera mengeluarkan aturan memperpanjang masa kerja komisioner Komnas HAM.

(/edo)